Percepatan APBD TA 2021, Berikan Kemudahan Investasi
JOMBANG, PETISI.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (20/01/2021), menggelar agenda Sosialisasi SE Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA. 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah secara Virtual se Indonesia.
Agenda ini diikuti juga oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Dr. Akh Jazuli didampingi Asisten 3, Hari Oetomo, Kepala Inspektorat, Eka Suprasetyo, Kepala Bappeda Budi Nugroho, Kepala DPM PTSP, Ilham Hero Kuntjoro dan Kepala BPKAD dari ruang Jombang Command Center JCC.
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4,5% hingga 5,5% sebagaimana proyeksi Kementrian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebajikan pemerintah antara lain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.
Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I – 2021 sejak dini.
“Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk mempercepat kemudahan investasi dan segera melaksanakan APBD dengan pelelangan”, tuturnya.
Pelelangan yang sudah dianggarkan harus segera dilakukan pada awal tahun agar menghindari penumpukan anggaran pada akhir tahun.
Selain itu, pemerintah memperhatikan realisasi penerimaan daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan APBD menjadi instrumen utama penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Seperti pembentukan tenaga tracing didaerah diberikan kompensasi lewat APBD,” jelasnya.
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto juga melaporkan, bahwa berdasar dari overview tahun sebelumnya, banyak kegiatan yang terkoreksi karena belum dilakukan lelang oleh Pemda.
Untuk itu, ditegaskannya Pemda diharapkan segera mempercepat langkah tersebut dengan memprioritaskan penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemda juga diharapkan mampu memanfaatkan kegiatan yang berorientasi produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemda, tambahnya, harus optimalkan strategi pencapaian target kinerja agar tepat sasaran yang terurai masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran. Ia menambahkan harus ada pengendalian terhadap simpanan di perbankan. Sebab, ada temuan pada akhir 2020 masih ada deposito sebesar Rp17,96 triliun.
“Ini tidak diperkenankan, harusnya sudah ditarik di akhir tahun,” jelasnya.
Terkait kemudahan perizinan usaha didaerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Z.A menjelaskan perlunya integrasi pelayanan berbasis OSS di daerah, meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang belum berkategori prima, mendorong perizinan lewat OSS, dan pilot project Pelayanan Administasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
“Kami juga akan revitalisasi peran Camat sebagai simpul kewilayahan yang melakukan pembinaan pengawasan pelayanan kelurahan/desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian N menyebutkan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, agar pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama untuk penanganan kesehatan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.
Kemudian memfokuskan pada kegiatan yang beorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.(roy)
