SURABAYA, PETISI.CO – Jatuhnya rekomendasi partai PDI Perjuangan untuk Pilkada Surabaya kepada Eri Cahyadi sebagai Calon Wali Kota dan Armuji sebagai Calon Wakil Wali Kota Surabaya dipastikan akan mendapat kawalan ketat dari seluruh elemen partai berlogo banteng tersebut.
Kepala Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Anas Karno mengatakan rekomendasi yang sudah turun harus tetap dipatuhi oleh seluruh anggota partai.
“Jadi sudah seperti awal sebelum dibacakan oleh DPP, bahwasannya siapapun nanti yang akan direkom oleh DPP Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri, kita harus tunduk dan patuh,” kata Anas, Rabu (2/9/2020).
Kemudian Anas melanjutkan, seluruh anggota partai tanpa terkecuali siapapun itu, memiliki kewajiban untuk mengamankan dan memenangkan paslon yang ditunjuk melalui surat rekomendasi.
“Apapun dan siapapun tadi yang sudah dibacakan kita harus tunduk dan patuh menjaga tetap konsoliditas dari pada keutuhan partai (PDIP) di Surabaya dan tugas utamanya adalah memenangkan (paslon) yang sudah direkomendasikan dari DPP PDIP,” ujarnya.
Anggota DPRD Kota Surabaya ini juga menyebut bahwa pihaknya sendiri telah melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan mesin partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
“Tingkat PAC, ranting dan juga sampai anak ranting, sehingga kita sudah menyiapkan simbol-simbol dari mana yang harus kita laksanakan kampanye,” jelasnya.
Selanjutnya terang Anas, pihak partai sendiri juga telah mempersiapkan saksi-saksi, hingga saat ini jumlah sudah mencapai ribuan.
“Untuk persiapannya hampir 10 ribu saksi yang sudah kita siapkan tinggal kita ngegas saja,” terangnya.
Menyikapi muncul nama Eri Cahyadi yang bukan merupakan kader PDI Perjuangan, hal itu disikapinya dengan menyebut, bahwa segala bentuk keputusan merupakan wewenang dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
Sehingga ketika hasil rekom telah muncul, maka seluruh petugas partai harus tetap patuh pada hasil keputusan tersebut.
Anas menegaskan, bagi setiap anggota partai yang tidak patuh pada keputusan akan diberikan sanksi tegas.
“Kalau sampai mbalelo (membangkang) dan mungkin sudah disampaikan akan diberi sanksi tegas sampai sanksi pemecatan,” tutupnya. (nan)
