JOMBANG, PETISI.CO – Setiajid SH. MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dikukuhkan sebagai Penjabat Sementara (PJS) Bupati Jombang mulai tanggal 15 Pebruari – 23 Juni 2018. Bersamaan dengan ini juga dikukuhkan dan diserahkan surat keputusan (SK) kepada PJS Bupati Tulungagung, PJS Wali kota Kediri dan PJS Walikota Malang. Prosesi pengukuhan dan penyerahan SK yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri RI tersebut dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/2/18).
Usai Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim, Anom Surahno membacakan surat keputusan Mendagri, dilanjutkan penyematan tanda jabatan dan penyerahan SK oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Setiajid dan tiga PJS Bupati yang lain.
Hadir pada kesempatan ini adalah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Sumarsono, Ketua DPRD Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda dari empat Kabupaten/Kota.
Soekarwo Gubernur Jawa Timur menghimbau para PJS segera berkoordinasi dengan para pejabat di daerah. “Para PJS ini menjadi etalase Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Daerah, oleh sebab itu saya minta untuk bekerja sebaik-baiknya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah,” harapnya.
Setelah menerima SK, Setiajid PJS Bupati Jombang dikonfirmasi media mengatakan, akan kordinasi dengan Sekda, OPD, DPRD, Kapolres, Dandim, dan kajari. “Dan katanya hari ini kami mau diperkenalkan, sebab mulai besok saya sudah aktif di Pemkab Jombang. Saya berharap bisa menjaga Pemerintahan Daerah yang harmonis sesuai budaya masyarakat Jombang,” tutur Setiajid.
Selain itu terkait seluruh program anggaran APBD Kabupaten Jombang tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan saya dalam bekerja pasti akan netral.
PJS Bupati Jombang sampai di Pemkab Jombang langsung menuju Gedung Kartini lantai 1. Sebelum potong tumpeng Setiajid mengajak semua jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan terima kasih karena hari ini bisa silaturahmi di sini.
“Ada beberapa hal, semua harus rukun dan harus kompak. Ada sesuatu bisa ngomong kepada saya. Saya mendapatkan tugas memiliki kewenangan yang sama sebagai Bupati dan memastikan pelayanan publik Pemerintahaan Kabupaten berjalan dengan baik. Mengingat ini tahun politik kita harap ASN tetap netral,” pungkasnya. (yun)
