SURABAYA, PETISI.CO – Solidaritas Indonesia Untuk NKRI (SOLID NKRI) menolak rencana kegiatan terbuka Parade Tauhid yang berubah menjadi Gelar Aksi Mujahid 212 dari Senayan menuju Istana Negara RI pada Sabtu (28/9/2019) pukul 06.00 WIB. Rencananya aksi tersebut, diikuti sekitar 50.000 umat Islam se Indonesia.
“Kami menolak aksi itu, karena terindikasi kuat digerakkan oleh PA 212, FPI dan HTI serta eksponen pendukung Prabowo Sandi,” kata Ketua SOLID NKRI, Haris Budi Kuncahyo dalam siaran persnya yang diterima petisi.co, Jumat (27/9/2019).
Dijelaskan, sebagai komunitas gerakan peduli Indonesia Damai, Adil, Berkah, Unggul, SOLID NKRI menyatakan sikap menolak dan memohon kepada MPR RI, DPD RI, DPR RI, Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri untuk membatalkan Surat Pemberitahuan dan menghentikan segala aktifitas aksi Mujahid 212.
Dasar penolakannya, yaitu NKRI berdiri dengan tetesan darah para syuhada untuk membebaskan diri dari Kolonialisasi bertahun tahun dan kemudian merdeka dan menyatakan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 untuk Islam yang menjadi rahmad semesta bukan untuk umat Islam saja.
“Parade Tauhid adalah perbuatan Bid’ah Sayi’ah yaitu tambahan kreatifitas syiar Islam, tetapi untuk di bumi Indonesia tidak tepat. Sebab, yang diperlukan adalah “membumikan Islam Aktual, Islam Transformatif, Islam Egalitarian, Islam Inklusif dan Islam Kosmopolitan”,” ujar pria Trenggalek, 19 Januari 1975.
Kegiatan itu, menurut alumni HMI 1993 ini, hanya akan memberikan kesan pada dunia internasional bahwa umat Islam Indonesia itu butuh pengakuan, menyukai hal hal yang simbolik, menyala sumbu pendek dan tidak intelektual serta menyukai peperangan dan ingin membangun negara dalam negara.
Justru sebaliknya, lanjut Gus Haris, sapaan akrabnya, aksi Mujahid 212 menuju Istana Negara menghina haibatul Islam wal Muslimin. Mengapa demikian? Karena, tugas mulia umat Islam adalah menegakkan Izzul Islam wal Muslimin.
“Apa itu Izzul Islam Wal Muslimin? Yaitu menjaga, merawat dan melestarikan syiar kemuliaan Islam sebagai ajaran keberagaman dan keberadaan umat Islam baik secara struktural maupun kultural. Sebagaimana Bung Karno mengingatkan tentang upaya sungguh-sungguh umat Islam agar menyalakan Api Islam dan memadamkan Abu Islam,” tuturnya.
Pihaknya memberikan solusi terbaik bagi umat Islam di Indonesia ditengah suasana menjelang era baru pemerintahan Jokowi- Ma’ruf. Yaitu, melaksanakan budaya musyawarah dengan siapapun dengan tetap mengedepankan Islam sesuai Al Qur’an dan Sirah Nubuwwah.
“Kita tahu bahwa Islam yang dibangun secara Daulah oleh beberapa Bani pasca wafatnya para Sahabat RA justru menjauhkan Islam yang sesungguhnya, Islam terkesan penuh konflik dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan universal,” katanya.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) Universitas Muhammadiyah Malang ini juga menyoroti beberapa alasan kegiatan Parade Tauhid, seperti pemulangan HRS. Alasan itu justru menggiring Islam dalam politik adu domba.
“Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, Pemerintah RI tidak pernah mencekal HRS baik secara lisan maupun dokumen negara,” tegas alumni Ponpes Wali Songo, Ngabar Ponorogo Jatim.
Selain itu, SOLID NKRI menolak beberapa pernyataan terkait Parade Tauhid dengan tujuan menyikapi kasus aktual, seperti Tragedi Papua, Aksi Pelajar dan Kebakaran Hutan. Serta menolak tegas upaya mengaitkan Parade Tauhid dan atau aksi Mujahid 212 dengan solusi menyelamatkan NKRI.
“Kami menghimbau pada ormas Hidayatullah, Al Irsyad, Persis, Muhammadiyah dan NU untuk tegas menolak terhadap aksi Mujahid 212 yang akan memperkuat kesan umat Islam seakan-akan terwakili oleh segelintir manusia-manusia politik yang memandang perjuangan umat Islam sebelah mata,” ucap deklarator PENA 98 dan Indonesia Damai Tahun 2019 ini. (bm)
