Surabaya, petisi.co – Banjir dan genangan tinggi akibat hujan deras di beberapa wilayah Kota Surabaya (utamanya wilayah barat) menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya, yang membidangi pembangunan. Komisi C menyoroti rasionalisasi anggaran penanganan banjir yang mengakibatkan terpotongnya anggaran yang dialokasikan.
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, menjelaskan bahwa Komisi C telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar di APBD untuk penanganan banjir di Surabaya Barat, namun hanya bisa terrealisasi Rp.100 Miliar karena terpotong dengan alasan rasionalisasi.
“Komisi C sudah anggarkan Rp 250 M untuk menyelesaikan genangan di sistem Surabaya Barat, dan ini juga sudah diamini, digedok saat perangkaan tim anggaran pemkot dan banggar, tapi di perjalanan, terkena rasionalisasi Rp 150 M sehingga terlaksana hanya Rp 100 M,” jelasnya.
Aning mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Jangan merasionalisasi yang menjadi hajad hidup rakyat banyak, prioritas harus betul-betul ditimbang, setiap kali banjir pemkot disebut rakyat sekawasan. Kan kita juga sangat berempati terhadap hal ini mendengarnya,” tuturnya.
Aning menekankan pentingnya memprioritaskan penanganan dampak bencana besar yang kemungkinan muncul, ketimbang harus memikirkan manfaat yang besar.
“Yang menimbulkan dampak bencananya besar harus diprioritaskan untuk ditanggulangi dengan anggaran, dibanding yang manfaatnya besar karena manfaat masih bisa ditunda dibanding mudhorot,” imbuhnya.
Terkait kejadian banjir di wilayah Surabaya Barat, Aning berpendapat jika ada anggaran bisa langsung dieksekusi. Namun karena anggarannya cukup besar maka untuk menggeser anggaran lebih mungkin dengan MPAK.
“Sistem drainase Surabaya Barat harus dievaluasi holistik, kita akan panggil lagi DSDABM dengan didampingi pakar,” ujarnya.
Aning mewanti-wanti agar Kepala dinas DSDABM bisa hadir langsung saat rapat persiapan antisipasi banjir di DPRD Surabaya.
“Kepala dinas tidak hadir hingga jadi atensi kami, berikutnya harus hadir karena hal penting mendesak dan darurat sekaligus reminder juga semua kepala dinas,” pungkasnya. (joe)
