PETISI.CO
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya.
PARLEMEN

Tahap Pertama Vaksin Untuk Nakes, DPRD Surabaya Minta Pemkot Tetap Sosialisasi ke Masyarakat

SURABAYA, PETISI.CO – DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk intens melakukan sosialisasi terkait vaksinasi Covid-19 secara menyeluruh.

Meski pada tahapan awal ini vaksinasi diberlakukan kepada para tenaga kesehatan (nakes), namun pemerataan informasi itu ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman terkait vaksin.

“Karena ini adalah hal yang pertama maka tentu cara pandang atau mungkin informasi pengetahuan yang di terima publik ini kan macam-macam. Apalagi di era saat ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi apapun itu agar bisa tersampaikan, lalu trafic sosmed sangat tinggi,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/1/2021) siang.

Apa lagi kata Reni, masyarakat sendiri sudah mengetahui jika penyuntikan vaksin telah dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, pada Rabu (13/1) lalu.

“Kemarin kita saksikasaksikan pak presiden (Joko Widodo) juga sudah melakukan dengan berbagai elemen tokoh di tingkat nasional, baik dari perwakilan. Kemudian bertahap provinsi hari ini untuk Jawa Timur, kemudian tanggal 15 Januari di tingkat kota,” jelasnya.

Selain tahapan sosialisasi Reni mengungkapkan, pihaknya terus mendorong pemerintah kota memberikan edukasi untuk memutus mata rantai Covid-19, melalui vaksinasi.

“Jadi vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Tentu vaksinasi itu upaya untuk memunculkan kekebalan atau imun di tubuh, vaksinasinasi ini saya kira publik sudah tau dan mulai di laksanakan bertahap,” terangnya.

Lebih lanjut, jika informasi dan edukasi sudah dilakukan secara merata, maka ia yakin hal itu bisa menciptakan ketenangan dan membangun kepercayaan di kalangan masyarakat luas.

“Ketika nanti masuk ke tahap masyarakat secara umum, masyarakat sudah siap secara psikologi, Kemudian pemerintah juga harus siap dari sisi pendataan (kepada masyarakat). Siapa yang komorbid siapa yang tidak boleh. Ini harus disiapkan betul,” pungkas politisi PKS itu. (nan)

terkait

Komisi D DPRD Kota Surabaya Desak Pemkot Segera Beri Solusi Perihal Aktivitas Kesenian

redaksi

Pimpinan DPRD Bondowoso Dilantik Jumat

redaksi

Komisi D DPRD Kota Surabaya Dorong Pemkot Atasi Kelangkaan Masker

redaksi