BONDOWOSO, PETISI.CO — Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 bertempat di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin (31/5/2021).
Dari hasil LKPD tahun anggaran 2020 Kabupaten Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
Opini WTP bagi ‘Bumi Ki Ronggo’ sendiri adalah opini WTP untuk yang kesembilan dan ketujuh kalinya secara berturut-turut pada empat kriteria, yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, mengaku bahagia dan bersyukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa opini WTP berhasil kita mendapatkan kembali,” jelasnya.
Untuk itu, atas capaian ini, kami ucapkan terima kasih kepada DPRD dan perangkat daerah dan tidak terlepas dari kebersamaan dan kerja keras serta dukungan seluruh masyarakat sehingga Bondowoso kembali berhasil meraih opini WTP.
Kendati demikian, Bupati tetap memberikan beberapa catatan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.
“Sekali lagi, ini adalah bukti akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah kita. Semoga ini menjadi penyemangat bagi teman-teman semua dalam pengelolaan keuangan daerah di masa-masa yang akan datang,” tambahnya.
Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Achmad Dhafir, memberikan apresesi setinggi-tingginya kepada Bupati karena berhasil kembali mendapat predikat WTP yang diberikan BPK-RI.
“Ini merupakan bentuk keseriusan Pemkab Bondowoso dalam mengelola keuangan daerah bersama DPRD secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga bisa meraih predikat WTP secara berturut-turut. Semoga ini bisa terus kita pertahankan ditahun berikutnya,” cetusnya.
Dhafir mengungkapkan, bahwa predikat yang diberikan BPK-RI harus sejalan dengan pelayanan dan pembangunan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Bondowoso bisa dirasakannya.
“Selanjutnya kesiapan DPRD untuk menindaklanjuti pembahasan perhitungan anggaran 2020. Setelah menerima draf usulan dari Bupati,” katanya.
Lebih lanjut Dhafir, mengungkapkan, dalam waktu enam bulan kedepan DPRD akan disibukkan dengan pembahasan perhitungan anggaran, revisi RPJMD, dan Perubahan APBD. Lalu dilanjutkan pembahasan KU-PPAS dan APBD 2022. Selain ada beberapa Perda yang akan diajukan Bupati.
Waktu yang sangat padat, diperlukan rapat siang dan malam. Mudah-mudahan pimpinan dan anggota DPRD, diberi kesehatan dan kelancaran sehingga pembahasan tepat waktu.
“Dan terpenting, seluruh kegiatan DPRD wajib tetap mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (tif)
