MOJOKERTO, PETISI.CO – Wisata Taman Ghanjaran Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, akhirnya dibuka untuk umum. Peresmian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di jalur utama Mojokerto-Tretes (Pasuruan) ini, ditandai dengan penandatanganan batu prasasti serta pemotongan pita oleh Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Kamis (6/12) pagi.
Taman cantik berkonsep modern minimalis, dilengkap berbagai fasilitas pendukung seperti wahana permainan dan foodcourt. Meski belum sepenuhnya lengkap, taman yang dibangun menggunakan anggaran BK Desa senilai Rp 5 miliar di tahun 2016 ini, diprediksi bakal ikut andil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Ketapanrame, Zainul Arifin.
“Dalam satu bulan terakhir ini, keberadaan Taman Ghanjaran sudah menyerap sedikitnya 300 orang tenaga kerja dari kalangan warga sekitar. Dari pendapatan parkir, penyewaan stand maupun kaki lima misalnya, omset pendapatan yang diraup bisa mencapai Rp 30-50 juta sehari. Tentu ini menjadi berkah dan manfaat, disamping kami optimis bahwa Taman Ghanjaran jika dikelola dengan baik akan mampu menyumbang PAD yang maksimal,” kata Zainal dalam sambutannya.
Secara estetika, Taman Ghanjaran dibangun dengan brilian karena mendapat view Gunung Penanggungan sebagai latar belakang. Makin sempurna dengan udara sejuk karena berada di ketinggian 900-1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Taman yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini ke depannya juga diprediksi makin semarak, karena akan dilengkapi kolam renang dan beberapa wahana permainan lebih variatif.
Wakil Bupati dalam sambutan mengatakan bahwa, Taman Ghanjaran merupakan contoh nyata dari pemaksimalan BK Desa untuk pembangunan. Dirinya berharap agar contoh ini bisa diikuti semua desa potensial di Kabupaten Mojokerto, agar bisa berdiri sebagai desa yang mandiri.
“BK Desa adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengakselerasi desa-desa untuk berinovasi dalam pembangunan. Semua desa bisa mendapatkannya. Asal sesuai ketentuan berlaku misalnya tertib administrasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta lunas pajak dan kondusif. Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mencairkan anggaran Rp 50 miliar untuk BK Desa yang akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang,” kata wabup. (nang/syim)
