BLITAR, PETISI.CO – Beberapa hari terakhir ini di Blitar terjadi kepanikan keluarga pasien, karena terjadi kelangkaan obat-abatan yang selama ini dikelola BPJS. Akibatnya, bagi keluarga pasien menebus obat di apotek yang di luar Rumah sakit untuk memenuhi pengobatan keluarganya.
Karena itulah, LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar diskusi publik bersama perwakilan dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), dan penyelenggara pelayanan kesehatan, serta Inspektorat Kota/Kabupaten Blitar, Kamis (22/11/2018).
Diskusi tersebut membahas temuan KRPK terkait masih adanya warga Blitar menebus obat JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Apotik di luar rumah sakit.
Hasil pemantauan KRPK, dari 101 pasien yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 7 pasien yang didapati membeli obat di apotek luar rumah sakit.
Dari 7 pasien tersebut didapati bahwa 5 pasien ditemukan membeli obat di luar apotek rumah sakit, 1 pasien mendapat jatah kurang dari jatah yang seharusnya, dan seorang pasien harus membeli obat di luar rumah sakit karena obat yang dibutuhkan tidak masuk dalam formularium nasional.
“Padahal salah satu manfaat yang dijamin dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan adalah pelayanan obat-obatan di berbagai jenjang fasilitas kesehatan,” kata Koordinator KRPK, Imam Nawawi menyampaikan, Kamis (22/11/2018).
Lebih lanjut Nawawi menjelaskan, faktor yang diduga menyebabkan kekosongan obat salah satunya adalah kesalahan perencanaan kebutuhan obat. Perencanaan kebutuhan obat yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tidak akurat, sehingga obat yang dibeli tidak mencukupi kebutuhan.
Selain itu memang ada faktor ketidaksengajaan dapat terjadi dalam penyebab kekosongan obat.
Namun kesengajaan dalam perencanaan untuk tidak menyediakan atau merencanakan tetapi tidak sesuai kebutuhan juga dimungkinkan terjadi. Hal ini dapat dilakukan oleh pejabat atau staf perencana di masing-masing instansi.
Lebih Lanjut Nawawi menjelaskan, “Setelah kami teliti lebih dalam dengan mewawancarai beberapa stakeholder terkait, kami dapati bahwa penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten dan Kota Blitar sudah sesuai prosedur. Dan akurasinya juga sudah cukup baik mengingat kekosongan obat di Blitar secara umum juga jumlahnya cukup kecil,” jelasnya.
Nawawi menandaskan, dari hasil pemantauan dan penelitian KRPK, ada beberapa fakor yang disinyalir menjadi penyebab kokosongan obat khususnya di wilayah Blitar, diantaranya keterlambatan datangnya obat dari distributor obat atau PBF ke FKTP dan FKRTL.
Kehabisan stok obat di Industri Farmasi selaku produsen obat. Pihak distributor obat sengaja tidak melayani pemesanan, karena adanya tunggakan hutang yang belum dibayar sehingga sistemnya nge-lock.
“Ini adalah imbas dari telatnya pembayaran klaim pihak BPJS kepada Rumah Sakit yang jumlahnya miliaran rupiah,” tandasnya
Koordinator KRPK Nawawi menambahkan, selain itu kesalahan dan ketidak akuratan dalam penyusunan RKO dalam skala nasional, juga bisa berdampak pada kurang tepatnya jumlah produksi obat oleh Industri Farmasi.
“Dengan demikian dapat Kami simpulkan bahwa penyebab kekosongan obat yang terjadi di wilayah Blitar, bukan murni terkait kesalahan penyusunan R.K.O, melainkan banyak faktor yang mempengaruhi,” imbuhnya.
Imam Nawawi menegaskan, seluk beluk yang ada pada Industri Farmasi (IF) selaku bagian utama produsen obat juga menjadi perhatiannya. Apakah betul mereka(Industri Farmasi) benar-benar memproduksi obat dengan mengacu pada R.K.O yang sudah dibuat oleh FKTP dan FKRTL dan telah disampaikan oleh Kemenkes atau ada sebab-sebab lain yang melatar belakanginya.
“Seperti motif bisnis dan lain sebagainya. Kami meyakini bahwa banyak kemungkinan bisa saja terjadi,” pungkas Imam Nawawi. (min)
