SURABAYA, PETISI.CO – Acara The Great Leader 2024 di DBL Arena pada 7 November 2023 kemarin semakin menuai sorotan tajam dari para wakil rakyat yang duduk di Komisi A DPRD Surabaya. Hal itu dikarenakan acara yang diprakasai oleh Pemkot dan seluruh Karang Taruna Kota Surabaya itu dinilai bernuansa politik.
Nuansa politik di acara The Great Leader 2024 tersebut disampaikan oleh Mahmud anggota Komisi A, ketika usai membahas persoalan yang dinilai menciderai netralitas Pemerintah dalam menyongsong Pilpres 2024.
“Itu (The Great Leader 2045) adalah kampanye dengan judul dan kemasan berbeda. Dimana isinya, walikota datang, dan Ketua Karang Taruna juga datang,” ujar Mahmud politisi Partai Demokrat Kota Surabaya, Sabtu (11/11/2023).
Mahmud kemudian menjelaskan, bahwa kedua tokoh yang hadir diacara tersebut, yakni Walikota dan Ketua Karang Taruna sama-sama politisi.
“Dan kebetulan ketua karang tarunanya caleg dari Partai yang sama dengan Walikota Surabaya,” jelasnya.
Nuansa politiknya semakin kental ungkapnya, Acara yang diduga menggunakan APBD kota Surabaya itu mengundang tokoh masyarakat yang terkait dengan Partai tertentu.
“Dihadiri juga dari jubir-jubir capres tertentu yang dicalonkan oleh Partai itu. Menurut saya kemasannya terlalu kasar yang seharusnya tidak terjadi,” katanya.
Tidak hanya mengundang Jubir-jubir Capres-Cawapres tertentu, Mahmud juga mengungkap, bahwa pada acara tersebut, ada mobilisasi Lurah, dan Camat.
“Ada mobilisasi lurah dan camat. Dan, para undangan dikasih kaos warna merah. Jumlah kaosnya kurang lebih 5 ribu kaos,” terangnya.
Mahmud berharap, Partainya Walikota di Pemilu akan datang bisa menang. Sebab, segala upaya untuk memenangkan Partainya telah dilakukan.
“Kalau sudah seperti itu, nggak menang yo kebacut, karena pakai APBD. Malu kalau nggak menang, sudah pakai uang rakyat digunakan untuk kampanye,” ungkapnya.
“Nanti segera kami panggil Kabag Pemerintahannya untuk dimintai penjelasan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (riz)
