Tingkatkan Daya Saing Industri Lewat Pendidikan Vokasional

oleh
Gubernur Jatim selaku moderator di acara diskusi publik

SURABAYA, PETISI.COPemprov Jatim fokus meningkatkan daya saing industri dengan menambah prosentase pendidikan berbasis vokasional. Saat ini rasio Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim yakni 35% : 65%, padahal rasio idealnya yakni 30% untuk SMA dan 70% untuk SMK .

“Kami akan terus menindaklanjuti prosentase keberadaan SMK, meskipun dari 2600 SMK yang ada di Jatim hanya 1100 yang terakreditasi A. Penambahan SMK ini nantinya diupayakan agar bisa mengisi kebutuhan SDM yang profesional di sektor industri khususnya bidang manufaktur,” ungkap Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Rapat Koordinasi dengan Pemeritah Pusat dan Bank Indonesia bertema “Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia yang Berdaya Saing Global” di Hotel Shangrila, Surabaya, Jumat (25/11).

Untuk memenuhi standard tenaga kerja yang dibutuhkan pasar industri, Pemprov. Jatim mendirikan 270 SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian sesuai kebutuhan pasar. Setelah enam bulan dididik dan mereka keluar dengan membawa sertifikat dengan standard internasional, ijazah atau sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan. “SMK Mini ini kami memprioritaskan bagi mereka yang lulus SMP tapi tidak lulus SMA,” imbuh Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim yang juga menjadi moderator saat Diskusi Publik rangkaian Rapat Koordinasi.

Selain penguatan kualitas SDM, Pemprov Jatim juga memperkuat infrastruktur guna mengurangi ongkos angkut industri. Dicontohkan pengembangan Pelabuhan Probolinggo dan rencana pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. “Untuk pembiayaan diupayakan proyek masuk pada skema penugasan yakni pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan resikonya dicover oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) kedua perusahaan tersebut berada di bawah Kementrian Keuangan RI, “ urainya.

Ia menjelaskan, tantangan internal di sektor industri yang dihadapi oleh Pemprov Jatim adalah karena tingginya impor bahan baku yang mencapai 79,83%. Sedangkan di sektor pertanian mutasi lahan setiap tahunnya mencapai kurang lebih 1100 Ha dan dimanfaatkan di luar pertanian. “Di samping itu pembangunan di bidang infrastruktur kita utamakan karena di sektor perdaganga biaya logistik masih sangat tinggi. Sekarang ini ongkos angkut barang dari Surabaya ke Makassar mencapai Rp. 11 juta sedangkan Surabaya ke Singapura hanya Rp. 2 juta,” terangnya.

Dalam rangka meyakinkan investor ke Jatim Pakde Karwo memberikan empat Garansi kemudahan berinvestasi. Keempat garansi tersebut adalah masalah perijinan, ketersediaan lahan, power plant dan tenaga kerja. Untuk perijinan PMA hanya membutuhkan  waktu 17 hari dan PMDN hanya 11 hari jika surat-surat yang dibutuhkan lengkap.

Begitu juga untuk masalah  lahan yang dibutuhkan investor guna mendirikan usaha, pemprov. Jatim siap menjebatani dan mencarikan tanah dengan cara mempertemukan pemilik dengan investor yang membutuhkan. Begitu juga dengan power plant, ketersediaan lahan untuk usaha di Jatim masih luas seperti di Mojokerto dekat chil Jidang atau sebelah utara Gempol kerep sudah tersedia lahan seluas 10 Ha sampai 14 Ha dan di beberapa tempat lainnya. (hum)