Ulama PPP Jawa Timur Sikapi Pilkada DKI dan Konflik Internal

oleh
Para Ulama PPP Jawa Timur, Minggu (16/4/2017) menggelar pertemuan di Jombang menyikapi Pilkada DKI dan situasi internal Partai

Kumpul di Jombang

JOMBANG,  PETISI.CO – Para kiai dan ulama dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, meminta agar dalam percaturan Pilkada DKI Jakarta, DPP PPP menjatuhkan pilihan kepada pemimpin muslim.

Demikian salah satu hasil pertemuan Forum Ulama PPP Jawa Timur, di kediaman KH. Hafidh Makshum Jombang, Minggu (16/4/2017).

“Dalam memilih pemimpin, kami mendukung hasil keputusan muktamar NU di Lirboyo Kediri tentang kepemimpinan, yang memutuskan tidak boleh memilih pemimpin non-muslim,” ujar KH. Hafidh Makshum Jombang usai pertemuan para Ulama PPP.

Sikap dari Forum Ulama PPP, beber mantan Ketua DPW PPP Jatim ini, sesuai dengan amanat Partai sebagai Partai Islam.

“Ini juga sesuai dengan amanat Partai. Jadi, kami juga mendukung sikap dan keputusan para senior dan kader partai di Jakarta yang memutuskan tidak memilih pemimpin non-muslim,” tambahnya.

Selain soal Pilkada DKI Jakarta, masalah internal PPP yang kini terjadi dualisme kepengurusan juga menjadi pembahasan para Ulama PPP.

“Memohon kepada Mahkamah Partai, Majelis Syari’ah, Majelis Pertimbangan DPP PPP untuk melakukan langkah cepat dan taktis dalam rangka penyelamatan Parta,” papar KH. Hafidh Makshum.

Berikutnya, kepada warga PPP baik struktural maupun kultural agar memperkuat komitmen untuk menjaga khittah perjuangan partai dan marwah partai.

“Kami, keluarga besar PPP juga menyerukan kepada kaum muslimin, terutama warga PPP agar memperbanyak Istighasah untuk keselamatan agama, bangsa dan Negara,” beber Hafidh Makshum menyampaikan hasil pertemuan Ulama PPP.

Para Ulama PPP Jawa Timur, Minggu (16/4/2017) menggelar pertemuan di Jombang

Sementara itu, KH. Mundzir Cholil, Ulama PPP dari Pamekasan menambahkan, pertemuan para Kyai dan Ulama PPP Jawa Timur digelar sebagai respon atas kekecewaan terhadap sikap dan keputusan pengurus DPP PPP terkait Pilkada DKI.

Baik kubu Romahurmuzy (Romy) ataupun Dzan Faridz, beber KH. Mundzir, dinilai telah menyimpang dari mandat dan amanat Partai berlambang Ka’bah itu.

Pertemuan para kyai dan ulama dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur berlangsung pada Minggu siang hingga sore.

Hasil pertemuan para Kyai dan Ulama PPP, rencananya akan dikirimkan ke DPP Partai Persatuan Pembangunan, baik kubu Romy ataupun kubu Dzan Farid.(msi)