Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kebangsaan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) setelah proses lelang jabatan selesai. Program ini bertujuan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan birokrasi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa sebelumnya Diklat serupa telah dilaksanakan pada tahun 2023. Namun, kegiatan tersebut sempat terhenti pada 2024 karena bertepatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.
“Kami akan melanjutkan Diklat ini setelah lelang jabatan selesai. Proses lelang dimulai pada awal Februari 2025, yang meliputi beberapa tahapan termasuk pelantikan pejabat baru,” ujar Eri Cahyadi, Senin (14/1/2025).
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa proses lelang jabatan akan dimulai pada Februari 2025. Dalam proses ini, peserta, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) kecamatan, hingga staf, diminta untuk menyusun proposal visi dan misi sebagai bagian dari program kinerja.
“Misalnya, jika seorang Kasi kecamatan ingin menjadi Kepala Bidang (Kabid), mereka harus menyusun dua proposal: satu untuk jabatan saat ini dan satu lagi untuk posisi yang dilamar. Jika tidak terpilih, mereka akan kembali ke posisi semula. Namun, jika ada staf lain dengan proposal yang lebih baik, posisinya bisa digantikan,” jelasnya.
Setelah seluruh tahapan lelang jabatan selesai, Pemkot akan melaksanakan Diklat kebangsaan secara bertahap. Format pelatihan ini dirancang mirip dengan program tahun 2023, di mana peserta diwajibkan melakukan berbagai kegiatan secara mandiri, seperti memasak dan mencuci pakaian tanpa bantuan.
“Kami sedang berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL) untuk menyusun formatnya. Harapannya, pelatihan ini dapat memberikan dampak positif seperti sebelumnya,” kata Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri memastikan bahwa pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan dijadwalkan pada pertengahan Februari 2025. Setelah pelantikan, Diklat kebangsaan akan segera digelar untuk membangun karakter dan semangat nasionalisme para pejabat baru.
“Rencana pelantikan pejabat baru adalah pertengahan Februari 2025, dan setelah itu Diklat kebangsaan akan langsung dimulai,” pungkasnya. (dvd)