MOJOKERTO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan lima hal penting terkait rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020.
Antara lain penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan SDM (melalui pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja), pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi kerakyatan (melalui pariwisata, agro industri, agrobisnis dan usaha mikro), peningkatan produktivitas pertanian, dan peningkatan ketertiban serta keamanan bagi masyarakat.
Hal tersebut dijabarkan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Selasa (19/3) di Hotel PCP Trawas.
“Pokok-pokok RKPD tahun 2020 di atas, kita kerucutkan sebagai tema Musrenbang RKPD yang hari ini kita laksanakan, yakni Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan publik kemudahan usaha, dan stimulasi penguatan sektor potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing,” jabar Wabup.
Melalui perencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap untuk bisa menjalankan pembangunan lebih fokus, terarah, dan bisa dilaksanakan dengan tuntas. Sampai dengan tahun 2018, pelaksanaan pembangunan ekonomi sudah berjalan optimal. Tahun 2020, target angka yang ingin dicapai juga telah terpasang.
Hal ini bisa dilihat pada capaian indikator sosial ekonomi makro tahun 2017/2018. Capaian tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi tercatat 5,74% (tahun 2020 ditargetkan 5,8%), Indeks Gini sebesar 0,32 (tahun 2020 ditargetkan 0,30), tingkat kemiskinan 10,08% (tahun 2020 ditargetkan menuju angka satu digit yakni 9,00-8,50%), PDRB per kapita Rp 64.450.000 (tahun 2020 ditargetkan Rp 68.760.000), IPM mencapai 72,36 (tahun 2020 ditargetkan 74%), dan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT sebesar 4,27% (tahun 2020 ditargetkan 4,01%).
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kenaikan anggaran dan belanja daerah ditambah perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto, telah digunakan sepenuhnya untuk pembangunan program-program unggulan daerah.
Bidang infrastruktur misalnya pembangunan jalan, pasar rakyat, pembangunan puskesmas rawat inap dan obyek wisata. Beberapa penghargaan bergengsi juga telah dikantongi. Wabup pun berpesan agar semua pelaksanaan tersebut juga bisa dipertanggungjawabkan Pemerintah Daerah dan OPD.
“Pelaksanaan pembangunan tidak bisa lepas dari tanggungjawab kinerja Pemda dan OPD, demi pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) saya harapkan predikatnya bisa meningkat dari BB di tahun 2018, targetkan predikat A untuk tahun 2019,” pungkas wabup.
Sementara Kepala Bappeda Hariyono, dalam sambutannya mengatakan bahwa capaian-capaian positif yang dicapai Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tidak lepas dari perencanaan dan realisasi dengan kegiatan pembangunan.
“Rencana penggunaan kapasitas riil untuk RKPD tahun 2020 adalah sebesar Rp 1,17 triliun dengan proyeksi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp 521,89 miliar dengan target indicator kinerja yang telah ditetapkan,” kata Hariyono.
Hadir mendampingi wabup dalam acara ini antara lain Ketua DPRD Ismail Pribadi, Sekdakab Herry Suwito, Asisten I, II, dan III, Wakil Ketua TP PKK Yayuk Pungkasiadi, Forkopimda dan kepala OPD, serta Kepala Bakorwil II Bojonegero Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno.(nang/syim)
