Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan pengawasan ketat di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali praktik prostitusi terselubung.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan bahwa aktivitas asusila yang baru-baru ini ditindak bukan terjadi di area inti eks lokalisasi, melainkan di rumah-rumah kos di sekitarnya.
“Dolly-nya clear, aman. Di sana sudah berjalan kegiatan usaha seperti sentra sepatu. Kejadiannya justru berada di kos-kosan,” tegas Eri, Kamis (21/11/2025).
Ia menambahkan bahwa sebagian besar pelaku prostitusi yang terjaring razia bukan warga Surabaya. Mereka akan dipulangkan setelah menjalani pembinaan di shelter Pemkot.
“Kalau ternyata warga Surabaya, akan kita bina. Tapi kalau bukan, akan kita koordinasikan dengan daerah asal,” jelasnya.
Untuk mencegah potensi penyimpangan, Pemkot bersama DPRD Surabaya kini menyiapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Kos. Salah satu poin pentingnya adalah pelarangan kos campur antara laki-laki dan perempuan di kawasan pemukiman.
“Kos tidak boleh campur. Kalau campur, anak-anak kecil bisa meniru. Jadi kos laki-laki ya khusus laki-laki, perempuan ya semuanya perempuan,” tambah Eri.
Ia juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan prostitusi terselubung.
“Warga harus ikut menjaga kampungnya dan segera melapor jika ada gelagat mencurigakan,” ujarnya.
Selain penindakan, Pemkot tengah mengevaluasi sentra UMKM dan wisata edukasi di kawasan eks lokalisasi Dolly agar kembali hidup. Tujuannya, warga memiliki aktivitas yang produktif dan berkelanjutan.
“Dinkopumdag saya perintahkan mengevaluasi seluruh SWK dan UMKM. Kalau sepi, komoditas harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar,” kata Eri.
Pemkot juga menyiapkan pengembangan wisata edukasi yang akan dikelola oleh Karang Taruna dan komunitas pemuda lokal. Program ini akan didukung anggaran sebesar Rp5 juta per wilayah pada tahun 2026 untuk mendukung kegiatan anak-anak Gen Z.
“Kita ingin pemuda yang bergerak, bukan Pemkot. Supaya mereka merasa memiliki dan ikut menjaga,” tutup Eri. (dvd)
