H. Arkoni MD Cucu Pangeran Nuh Hasan Yang Termashur Di Era Penjajahan Belanda
BANYUASIN, PETISI.CO – Calon Bupati nomor urut 02 (Peace) Cinta Damai, H. Arkoni MD dan Calon Wakil Bupati H. Hazuar Hamid, resmi melantik serta mengukuhkan tim Pemenagan Paslon Nomor Urut 02 di Kecamatan Air Salek, Selasa (13/03). Puluhan Tim Komid sekaligus mendapat surat mandat langsung dari pasangan H. Arkoni MD dan H. Hazuar Hamid.
Arkoni MD dalam sambutannya mengatakan, dirinya merasa mempunyai tanggung jawab moral yang betul-betul berat saya tidak kuat untuk mengecewakan apa yang menjadi harapan masyarakat ketika melihat masyarakat Banyuasin khususnya di Kecamatan Air Salek. Dengan sukarela bahu-membahu sepenuhnya mendukungnya dan wakil dalam memenangkan pertarungan di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2018-2023.
“Alhamdulillah, masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada kami (Komid), terlihat antusias masyarakat. Sengaja hadir ke kediaman saya untuk menyatakan sikap siap menjadi tim keluarga dan memenangkan Komid,” kata H. Arkoni MD.
Sambungnya, harapan kepada tim, harus menjaga kondusifitas selama pilkada, jangan ada pro dan kontra terhadap tim pasangan yang lain.
“Kami berharap, tim Komid, harus mengedepankan komunikasi yang baik. Sehingga tidak ada tendensius terhadap tim lain. Jangan sampai pilkada ini terpecah belah karena dukungan calon masing-masing. Silahkan berjalan semestinya dan ikuti aturan yang ada, sehingga tidak ada konflik di masyarakat,” tambah H. Arkoni MD.
Tinjauan sejarah H. Arkoni MD notabene anak dari seorang petani lahir di bantaran Sungai Musi tepatnya Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, yang juga cucu dari Pangeran Nuh Hasan yang dicatat dalam kemerdekaan Indonesia beliau satu-satunya Pengeran yang termashur dan paling disegani oleh Kelonial Belanda di Sumatera Selatan pada massanya.
Terkait adanya oknum ASN terlibat dalam politik praktis, Komid akan mengawal Pilkada ini dengan damai. ”Saya tegaskan, sering terjadi konflik pada pilkada disebabkan ada dua unsur. Pertama, ketidak netralan birokrasi atau ASN dan adanya keberpihakan penyelengara Pilkada. Hal ini yang memicu adanya persoalan dalam Pilkada,” punkasnya. (roni)
