SURABAYA, PETISI.CO – Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Madura, harus turun tangan untuk memperlancar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulauan Sumenep. Pembangunan PTLD tak berjalan mulus, karena mendapat halangan dari oknum klebun dana kepala desa setempat.
“Kami mohon betul kepada bupati dan wakil bupati Sumenep, agar bisa membantu jalannya pembangunan PLTD. Di sana masih ada penolakan para klebun dan kepala desa sehingga menghambat pembangunan,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Jawa Timur Setiajit kepada wartawan di Surabaya, pekan lalu.
Dijelaskan, pembangunan PLTD yang dilakukan oleh PT Surya Energi Indotama Tama saat ini masih terkendala di kepala desa. Di sana ada monopoli yang dilakukan kepala desa terhadap pengadaan dan mobilisasi material. “Surat tertanggal 31 Agustus. Material sebenarnya sudah dikirim ke sana, tapi disebutkan (ada kendala) kepala desa,” ujarnya.
Semestinya, lanjutnya, untuk masalah pembangunan pembangkit listrik sudah domainnya PLN. Sehingga semua urusan secara standard harus dikerjakan perusahaan plat merah tersebut, dan tidak bisa dikerjakan orang lain.
“Ya ini mohon bantuan bek e menowo bupati bisa turun tangan dan membantu. Karena ini untuk mempercepat rencana energi (RE). Kalau ini terganggu pemerintah disalahkan lagi,” tuturnya.
Sejauh ini, menurutnya, wilayah kepulauan Madura masih banyak yang belum teraliri listrik. Untuk mencapai 100 persen elektrifikasi dibutuhkan pembangkit listrik. Karena itu diharapkan dengan adanya PLTD bisa membantu tambahan elektrifikasi di kepulauan Sumenep.
Data Dinas ESDM Jawa Timur, pembangkit listrik yang akan dibangun nanti bisa menyupali sekitar 900 kilo watt power ke beberapa pulau. Seperti Pulau Masakambing, Pulau Paliat, Pulau Tonduk, Pulau Sabunten, dan Pulau Sauibi.
“Seperti Pulau Masakambing itu 50 kilo watt power. ini bisa untuk 500 kepala keluarga,” tandas mantan Kepala Dinas Tenega Kerja dan Transmigrasi Jatim itu.(bm)
