Petisi
Emil (tengah) saat memberikan keterangan pers
EKONOMI

Wagub Jatim: Ekonomi Pancasila Perlu Diperkenalkan Kepada Generasi Milenial

SURABAYA, PETISI.CO – Ekonomi Pancasila sangat perlu untuk diperkenalkan kepada para generasi milenial saat ini. Karena, melalui konsep tersebut diharapkan agar mereka memahami dan membangun makna ideologi Pancasila sesungguhnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat mengikuti Diskusi Kelompok Terarah Sistem Ekonomi Pancasila dalam Praktik yang diselenggarakan di ruang Rapat Utama Bappeda Jatim, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, kalau para generasi milenial dinilai paling lambat masuk ke dunia kerja, karena banyak dari mereka yang menganggap bahwa dirinya tidak percaya diri kalau mampu menjadi pengusaha yang struggle.

“Sekarang kita lihat seorang pengusaha di sektor pertanian, atau peternak. Itu bukan gambaran generasi milenial yang sekolah di SMA, SMK, dan bahkan di bangku kuliah,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Emil, minat generasi milenial pada bidang kewirausahaan juga dinilai  rendah. Dan bahkan, hampir 70 persen tingkat pengangguran terbuka disumbang dari umur generasi milenial.

“Karena itu, sistem ekonomi Pancasila kita titipkan pada perspektif generasi milenial. Apakah kita membangun lagi konsep keberadaan ekonomi Pancasila dari kacamata milenial?,” tuturnya.

Pembahasan terhadap sistem ekonomi Pancasila, tambahnya, bisa dilihat pada momen pengambilan keputusan, baik pada sisi pemerintah atau masyarakat sipil yang mempunyai peranan penting dalam memberikan opini terhadap sebuah kebijakan.

“Apakah kita sudah paham mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.

Mantan Gubernur Jatim, Soekarwo menambahkan, kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia harus melibatkan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Negara (pemerintah) harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

“Program pembangunan dan berbagai kebijakan akan efektif jika masyarakat terlibat aktif di dalamnya dan kebijakan yang dimaksud berdaya guna. Orang miskin itu perlu kita dengar. Untuk itu kata kuncinya adalah pemberdayaan, bukan charity,” ujarnya. (bm)

terkait