MALANG, PETISI.CO – Guna memajukan dan penilaian kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Malang, Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M mengajak seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Malang untuk bersama-sama pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malang saat memberikan arahan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pengawas sekolah dan pengukuhan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (30/11).
Hadir pula Wakil Bupati Malang, Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH. MH dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Malang.
Sebanyak 536 guru dilantik dan dikukuhkan Bupati Malang yang dibagi dalam dua sesi meliputi Kepala Sekolah TK/SD/SMP berjumlah 456 orang, Pengawas: 47 orang dan Koordinator Wilayah per Kecamatan: 33 orang.
Dengan rincian sesi pertama 274 guru yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pengawas sekolah dan pengukuhan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Sesi kedua 262 guru menjalani pengukuhan kepala sekolah dan koordinator wilayah dinas pendidikan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
”Paling prioritas adalah meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga anak didik ada kemajuan knowledge yang diukur atau penilaian kualitasnya dari hasil ujiannya,” kata Bupati.
Harapannya, goalnya nanti adalah untuk menghasilkan dan memiliki SDM unggul yang dibuktikan dengan kecakapan dan kepintaran anak didik.
Itu bisa terlihat dari hasil kompetisi tentang keilmuan, teknologi, keahlian dan prestasinya baik secara nasional. “Tentunya, para guru, pengawas dan kepala sekolah ini juga harus mewujudkan Budaya Kerja 5K yakni Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Kerja Prestasi,” tegas Bupati Malang dalam arahannya.
Sementara itu, kepada awak media, H. Sanusi juga menegaskan bahwa posisi kepala sekolah per hari ini sudah terpenuhi semua, alias sudah terisi.
Diakuinya, bahwa Kabupaten Malang memang kekurangan tenaga pendidik dan masih proses mengajukan ke pemerintah pusat dengan formasi CPNS sebanyak 4.700 guru.
”Kekurangan itu dikarenakan sejak ada yang pensiun, belum terisi lagi. Sedangkan untuk mengatasi pungutan liar di dunia pendidikan, kita terus sosialisasikan semua pihak harus sama-sama menjaga.
“Mesti ada hubungannya dengan wali murid. Maka jika ditemukan ada pungutan di luar ketentuan, maka laporkan saja ke Inspektorat,” jelas Bupati Malang.
Selain itu, Bupati Malang juga mengingatkan kepada para guru untuk menjaga perilakunya agar tidak sampai mengalami perceraian. Pasalnya, kasus perceraian di Kabupaten Malang dijumpai masih tinggi diantaranya dialami para guru dan tenaga kesehatan.
Hal tersebut diakui Bupati, sebagai bagian dari mensosialisasikan agar tidak sampai terus banyak perceraian. ”Sekalipun, jodoh cerai dan mati itu memang takdir Allah SWT. Hal ini supaya dijaga karena yang izin perceraian itu masuknya ke Bupati,” pungkasnya. (clis)
