Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik 78 pejabat sebagai bagian dari upaya percepatan kinerja birokrasi dan penguatan organisasi. Pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026), mencakup tujuh pejabat eselon II serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan sekadar penyegaran, tetapi strategi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, terutama bagi posisi yang mendekati masa purna tugas.
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penempatan pejabat harus berbasis kompetensi dan target kinerja yang jelas. Menurutnya, birokrasi dituntut bekerja cepat dan tepat dalam mengeksekusi program prioritas.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Eri juga menekankan bahwa setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata di tingkat bawah. Setiap Rukun Warga (RW) diharapkan mampu menyelesaikan persoalan warganya, termasuk penanganan kemiskinan dan stunting melalui penguatan program Kampung Pancasila.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” katanya.
Dalam hal pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih pendekatan bertahap. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya,” ujarnya.
Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan akan diganti.
Mulai 7 April 2026, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal. Di antaranya penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS), yang seluruhnya ditopang sistem satu data.
“Camat dan lurah harus bergerak cepat dengan target penyelesaian satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan,” tegasnya.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang mengalami rotasi antara lain Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Disdukcapil. (dvd)
