BALIKPAPAN, PETISI.CO – Arahan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah memaksimalkan belanja produk dalam negeri kembali ditekankan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu upaya riil yang dilakukan, yakni dengan mengoptimalkan aplikasi Jatim Bejo (Belanja Online).
Komitmen tersebut diungkapkan Khofifah usai menghadiri Rakernas APPSI. “Karena Jatim Bejo saat ini telah mudah diakses oleh pelaku UMKM,” ucapnya.
Tahun 2022, menurutnya, Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 triliun. Jatim juga memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp 2,27 triliun.
Selain belanja pemerintah daerah, Khofifah mengajak masyarakat untuk terus mendorong penguatan belanja nasional maupun daerah dengan produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
“Bagi warga Jatim, saya mengajak untuk membeli dan memakai produk lokal. Produk tersebut bukan hanya barang, tapi juga obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Begitu pula bagi warga daerah lain,” ujarnya.
Upaya ini selaras arahan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menggaungkan potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing. Secara khusus, kepada masyarakat di seluruh penjuru Jatim, ia meminta untuk adanya promosi di wilayah tersebut dengan lebih gencar.
“Jika kunjungan wisata di masing-masing potensi daerah meningkat, saya optimistis bahwa pelaku UMKM disekitar lokasi wisata juga akan meningkat pula. Maka masyarakat yang menjadi pelaku UMKM dan di sekitar wilayahnya memiliki potensi wisata, bisa buka stand disana,” katanya.
Sebagai informasi, indikator Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp 11.992.000, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 11.707.000. Indeks Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Sesuai Arahan Presiden Jokowi, Insya Allah kami Forkopimda dan kabupaten/kota se Jatim akan meningkatkan kemudahan perizinan untuk menggelar event seni dan olahraga agar masyarakat bisa bersama menggerakkan ekonomi di semua lini,” paparnya
Tak sekadar itu, promosi UMKM lokal asal Jatim juga terus digaungkan. “Agar masyarakat mencintai dan membeli produk lokal sehingga mendorong UMKM naik kelas,” tandasnya.
Tidak sampai disitu saja, fokus penekanan angka stunting di tiap wilayah juga menjadi hal penting yang menjadi arahan Presiden. Meski terhitung prevalensi stunting menurun dari 2021, penekanan di beberapa wilayah di Jatim masih diperlukan secara masif.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jatim mencapai 19,2% pada 2022. Provinsi Jatim berhasil memangkas angka balita stunting sebesar 4,3 poin pada 2021 sebesar 23,5%.
Saat ini, tercatat 14 kab/kota di Jatim dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 24 kab/kota sisanya memiliki prevalensi stunting di bawah angka provinsi.
“Ini yang terus menerus kami gaungkan tanpa henti. Karena masih banyak masyarakat pesisir yang belum aware pada kebutuhan gizi bayinya,” ucap mantan Menteri Sosial ini.
Untuk itu, Khofifah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan stunting di Jatim. Apalagi stunting erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM.
Sementara itu, kaitan dengan keberadaan tenaga honorer di lingkup Pemprov Jatim, Khofifah akan mengikuti arahan yang diberikan oleh Presiden dan Menteri APN-RB RI. “Sebab saat ini Pemerintah Pusat juga sedang mencari solusi terbaik sebagai jalan tengah bagi adanya tenaga honorer,” pungkasnya.
Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo meminta para gubernur untuk mendorong belanja masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden Jokowi menyebut bahwa pada tahun 2023 akan terdapat lebih dari 3.000 pagelaran seni budaya dan olahraga di Indonesia yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Oleh karenanya, Presiden meminta jajarannya untuk mempermudah dan mempercepat pemberian izin penyelenggaraan.
“Saya sudah titip Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur, dan sekda untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat,” tegasnya. (bm)
