BONDOWOSO, PETISI.CO – Ketua DPRD Bondowoso, Achmad Dhafir, mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Direktur LSM Jack Centre yang mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap kasus pengadaan 22 mobik pick up jenis APV tahun anggaran 2016, di Dinas Paiwisata dan Perhubungan (Disparporahub) Kabupaten Bondowoso
Menurutnya, terkait mobil desa yang sudah direalisasikan ke desa pada tahun 2016 itu, hendaknya pihak APH harus cross check ke setiap penerima bantuan mobil tersebut. Sebab, kasus itu bukan hanya roda empat, tapi ada roda roda dua.
“Bantuan R4 dan R2 itu bukan hanya terjadi pada tahun 2016 saja. Alangkah baiknya APH mengkroscek ulang bantuan itu sejak tahun 2004 hingga 2018,” tegas politisi PKB itu.
Selain itu, ia berharap kepada APH Bondowoso benar-benar agresif dalam mengungkap kasas dugaan korupsi di Bondowoso.
“Intinya, DPRD sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh APH untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi yang terjadi di Disparporahub Bondowoso,” pungkasnya.
Sementara Direktur LSM Jack Cantre Bondowoso, Agus Sugiarto, ia menilai pengadaan 22 unit mobil pick-up tersebut untuk operasional desa sangat berpotensi gratifikasi.
“Berdasarkan informasi yang saya rangkum, setiap penerima harus membayar uang sekitar 25 juta per unitnya. Salah satu contoh dari 22 penerima bantuan mobil dari Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, mengaku jikalau dirinya harus membayar uang sebesar Rp25 juta kepada Dinas,” ungkapnya, pada petisi.co, Jumat (24/2/2023).
Seharusnya, kata Agus, bantuan tersebut gratis tanpa setoran uang gratifikasi, sebab itu murni program pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat.
“Untuk itu kami minta kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan dan kepolisian Bondowoso untuk mengusut adanya dugaan gratifikasi itu,” kata Agus Jack sapaan akrabnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, pemberian dan penerimaan bantuan mobil operasional desa yang disebut-sebut tidak gratis setelah muncul dugaan penyimpangan penyaluran bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) jenis handtraktor roda dua dan traktor roda 4 di salah satu dinas.
“Masyarakat sekarang mulai buka suara. Dan ini merupakan pintu masuk buat pihak yang berwajib,” imbuhnya. (tif)
