SURABAYA, PETISI.CO – Warga Papua yang tinggal di Asrama Papua menolak kunjungan sejumlah anggota DPR RI ke Asrama Papua di jalan Kalasan, Surabaya, Rabu (21/8/2019) sekitar pukul 11.30 WIB.
Padahal, di dalam rombongan anggota DPR RI, terdapat anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie. Selain itu, juga ada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Michael Wattimena, Willem Wandik dan Steven Abraham.
Baik Jimmy Demianus dan Fadli Zon tertahan di luar pagar halaman asrama Papua, karena ditolak penghuni asrama Papua. Di luar pagar, Jimmy Demianus berulang kali memanggil penghuni yang ada dalam asrama, namun panggilan itu tidak dihiraukan.
Selama hampir 15 menit menunggu, pintu gerbang asrama tak kunjung dibuka. Padahal puluhan mahasiswa tampak berada didalam asrama tersebut.
Di pintu gerbang asrama, terdapat spanduk bertuliskan ‘SIAPAPUN YANG DATANG, KAMI TOLAK’. Sedangkan Fadli Zon tampak menunggu di dalam mobil.
Meski ada penolakan, Jimmy Demianus mengaku memahami dirinya bersama rombongan tidak diterima mahasiswa Papua. Dia mensinyalir hal itu akibat mereka tidak diperlakukan secara adil oleh aparat. Salah satunya terkait bendera merah putih yang ditemukan di selokan depan asrama.
Sejauh ini belum terungkap siapa sebenarnya orang yang melempar bendera ke selokan tersebut. “Ditambah lagi dengan penyerbuan aparat keamanan ke dalam asrama. Mereka (mahasiswa Papua) kan tidak mempersenjatai diri. Kalau datang, datanglah dengan baik,” ujarnya.
Setelah kedatangannya tidak diterima oleh mahasiswa Papua, Jimmy mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut. Pihaknya akan tetap berupaya agar dalam waktu dekat bisa bertemu dengan mahasiswa Papua ini. Barangkali nanti dengan menggunakan cara-cara adat.
“Hari ini bukan berarti gagal. Hanya kesempatan yang tertunda saja. Mungkin kami datang secara tiba-tiba tanpa didahului proses adat. Mohon maaf kami kembali dulu ke Jakarta. Nanti akan ke sini lagi (Surabaya),” jelasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, maksud kedatangannya mengunjungi asrama mahasiswa Papua ini untuk mendengarkan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi.
“Kami juga ingin bertemu dengan Pemda setempat. Baik itu Gubernur Jatim maupun Walikota Malang. Ini untuk kumpulkan informasi. Jadi tidak hanya informasi yang berseliweran di media sosial, tapi kami ingin dalami informasi itu. Ini tugas kami dalam rangka pengawasan,” paparnya.(bm)
