Jember, petisi.co – Keberadaan aset kendaraan milik BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Bumi Puger LKD, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, menjadi sorotan sejumlah kepala desa setempat. Mereka menilai pengelolaan aset tersebut perlu lebih transparan, terutama terkait identitas kepemilikan pada kendaraan operasional.
Sejumlah kepala desa di Kecamatan Puger, Selasa (29/4/2026), mengungkapkan bahwa BUMDesma Bumi Puger LKD telah memiliki berbagai aset, termasuk satu unit mobil Mitsubishi Xpander berwarna putih. Namun, kendaraan tersebut dinilai belum memiliki penanda atau identitas resmi di bagian bodi.
“Seharusnya kendaraan operasional BUMDesma diberi nama atau stiker sebagai identitas. Ini penting agar jelas kepemilikannya dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujar perwakilan kepala desa.
Mereka menekankan bahwa pemberian identitas pada aset bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan. Tanpa penanda yang jelas, aset dinilai rentan dianggap sebagai milik pribadi atau sulit dilacak dalam pengawasan.
“Di kecamatan lain di Kabupaten Jember, kendaraan BUMDesma sudah dilengkapi identitas. Kami ingin menjaga nama baik Kecamatan Puger dengan pengelolaan aset yang tertib dan transparan,” lanjutnya.
Secara aturan, aset BUMDesma merupakan kekayaan yang dipisahkan dari aset desa, meskipun bersumber dari penyertaan modal desa. Oleh karena itu, seluruh aset wajib tercatat dalam laporan keuangan serta inventaris resmi BUMDesma.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, mobil Mitsubishi Xpander yang disebut sebagai aset BUMDesma Bumi Puger LKD terlihat melintas di jalur Kasiyan–Puger tanpa penanda khusus pada bodinya.
Kecamatan Puger sendiri terdiri dari 12 desa yang seluruh kepala desanya merupakan penyertaan modal dalam BUMDesma Bumi Puger LKD. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola BUMDesma terkait alasan belum adanya identitas pada kendaraan tersebut.
Para kepala desa berharap ke depan pengelolaan aset dapat dilakukan lebih terbuka dan sesuai prinsip tata kelola yang baik guna menjaga kepercayaan masyarakat. (zen)
