Probolinggo, petisi.co – Tiga isu yang cukup menarik muncul ke publik saat gelaran rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo dengan pihak Jamkes Watch Probolinggo Raya. Tiga isu tersebut adalah ribuan warga kehilangan akses BPJS Kesehatan, pengaduan bidan ke Presiden RI hingga rencana perubahan status rumah sakit di Kota Probolinggo.
Ketua Jamkes Watch Probolinggo, Raya Edi Suprapto menyebut ribuan warga penerima bantuan iuran (PBI) kehilangan haknya akibat peralihan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke data terpadu semesta nasional (DTSEN).
“Mereka yang sebelumnya masuk DTKS, tiba-tiba hilang di sistem DTSEN, akibatnya akses terhadap layanan kesehatan dasar terputus,” kata Edi Suprapto dalam forum yang digelar di ruang rapat Komisi III DPRD Kota Probolinggo.
Isu kedua terkait eskalasi pengaduan tenaga kesehatan. Edi membeberkan adanya seorang bidan yang mengirim surat langsung ke Presiden RI dan ditembuskan ke Ombudsman. Ini bukan pengaduan biasa, dengan surat ke Presiden dan CC ke Ombudsman jelas dia mencari perlindungan hukum. “Kami menduga hal ini terkait pemutusan kemitraan sepihak dengan BPJS,” ujarnya.
Jamkes Watch Probolinggo Raya juga menyoroti rencana peralihan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum. Menurut Edi, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi pola pembiayaan, standar pelayanan hingga kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Dampaknya pasti dirasakan peserta BPJ, kami ingin memastikan transisi ini tidak mengurangi hak-hak mereka,” ungkapnya.
Untuk diketahui dalam RDP dihadiri lintas pihak, mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, Disdukcapil, BPJS Kesehatan Probolinggo hingga direktur rumah sakit se-Kota Probolinggo. Dalam gelaran tersebut Komisi III DPRD Kota Probolinggo menekankan bahwa forum RDP bukan sekadar ruang curhat melainkan harus melahirkan solusi konkret. (reb)
