BANYUASIN, PETISI.CO – Dalam demokrasi elektoral, kehadiran Lembaga Survey (LS) amat dibutuhkan dapat menjadi elemen restoratif. Dari hasil survey masyarakat bisa mengenal calon pemimpin yang “dikehendaki”. Secara demokrasi lembaga survey tidak hanya memiliki andil dalam menjaga martabat demokrasi, tetapi juga bertanggung jawab mencerdaskan rakyat secara politik.
Asalkan lembaga survey yang melakukan survey tidak “subordinasi” dari calon pemimpin/ partai politik tertentu. Sehingga konteks lembaga survey menjadi “aktor politik praktis” yang mendukung upaya politisasi ruang publik dan pada akhirnya mengorbankan akal sehat berdemokrasi.
Seperti diungkapkan Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Drs. Joko Susilo Msi, Selasa (20/3). Menurut dia, sudah menjadi tradisi para Paslon Bupati maupun Gubernur yang bertarung pada Pilkada melakukan survey untuk melihat seberapa besar peluang menang dengan kandidat lainnya.
Strategi itu menurutnya, memang boleh dipakai dan sah-sah saja, namun harus berdasarkan tingkat keilmiahan yang profesional. Kalau Paslon yang kuat biasanya gunakan lembaga survey yang terdaftar di KPU dan legal, bukan yang legalitasnya diragukan.
“Jika kehadiran lembaga survey tidak didasarkan keilmuan objektif, akan jadi problem di masyarakat. Seharusnya lembaga yang kredibel, objektif, dan metodenya bagus pasti hasilnya juga tidak melenceng,’’ ujarnya.
Terlebih, hasil survey tidak ada pembanding dengan lembaga survey lainnya, tentu akan jadi pertanyaan masyarakat dan jelas ini ada unsur lain untuk menjatuhkan lawan politik. “Apalagi lembaga survey ini tidak terdaftar di KPU akan menjadi asumsi masyarakat yang tidak mengerti politik, akibatnya merugikan Paslon yang lain,” jelasnya.
Sambung dia, jika lembaga survey ini untuk mencari tingkat elektabilitas, seharusnya dikonsumsi sendiri dan tak boleh dipublikasikan ke publik, karena masyarakat jadi bingung dan tidak objektif. “Jadi lebih baik internal, kalau sekedar mencari hasil elektabilitas,” katanya.
Masalahnya, sekarang ini muncul hasil survey dari lembaga survey yang diduga tidak terdaftar di KPU Pusat maupun Kabupaten. Hasil survey muncul Paslon Bupati Banyuasin (1) Agus Budiantoro dan Aswar Bidui 27,67%, (2) Syaiful bakhari dan Agussalam 24,83% ,(3) Askolani dan Selamed Soemantono 14,25, (4) H Husni Thamrin dan Supartijo 09,33%, (5) Arkoni dan Hazwar Hamid 13,08%.
“Hasil survey yang diterbitkan belum lama ini saya yakin punya misi, untuk mempengaruhi masyarakat demi kepentingan politik,” katanya.
Terpisah, Panwaslu Kabupaten Banyuasin, Iswandi, SPd saat di komfirmasi, pihaknya belum menerima surat laporan dari Paslon terkait masalah ini. “Tapi jika ada yang mengklaim akan ditindaklanjuti dengan serius,’’ ungkapnya.
Menurut Iswadi, hal ini tidak boleh dipublikasikan ke media massa dikarenakan lembaga survey tersebut tidak terdaftar di KPU kemungkinan untuk perseorangan. (roni)
