SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya terus mengawasi kegiatan Juru Parkir (Jukir) agar tidak memungut retribusi parkir di luar ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan Kepala Pelataran (Katar) dan Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS).
Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru, menyatakan komitmennya untuk mencegah praktek penarikan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan aturan. Salah satu tindakan konkret yang telah dilakukan adalah melakukan validasi dan penandatanganan perjanjian kerja antara Pemkot Surabaya dengan para Jukir.
“Para Jukir telah menandatangani kontrak kerja yang menetapkan kewajiban serta tarif yang harus ditaati,” ujar Tundjung dalam konferensi pers di Gedung eks Bagian Humas Pemkot Surabaya.
Saat ini, terdapat sekitar 1.370 titik parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Surabaya, dengan sekitar 924 Jukir yang sudah diverifikasi oleh Pemkot Surabaya. Dishub secara berkala melakukan sosialisasi kepada para Jukir, dengan target mencapai sekitar 3.000 Jukir baik utama maupun pembantu.
“Upaya pembinaan terhadap Jukir juga dilakukan bersama Katar dan Paguyuban Juru Parkir Surabaya. Paguyuban bahkan rutin mengadakan pertemuan setiap dua minggu sekali untuk memberikan pembinaan kepada anggota Jukir,” ujarnya.
Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan penarikan retribusi yang tidak sesuai, Dishub mendirikan posko pengaduan di beberapa lokasi ramai seperti Kebun Binatang Surabaya (KBS), Pasar Blauran, dan Wisata Religi Ampel. Posko pengaduan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.
Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Izul Fiqri, menyatakan dukungannya terhadap upaya Dishub dalam mengedukasi anggota PJS agar tidak menarik retribusi parkir di luar ketentuan. Meskipun demikian, Izul Fiqri mengakui bahwa terdapat kendala di lapangan terkait kapasitas parkir yang terbatas.
“Kadang-kadang juga kami tidak mampu menampung jumlah pengguna parkir yang banya,” pungkas Izul. (dvd)
