SURABAYA, PETISI.CO – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jawa Timur (Jatim) terus berinovasi di tahun 2023. Terbaru, Biro PBJ Setdaprov Jatim membuat program bantuan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo.
Sebelumnya, Biro PBJ Setdaprov Jatim memiliki inovasi pengadaan barang jasa melalui e-marketplace dan penerapan e-contract control untuk pemantauan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemprov Jatim. Lalu menggelar e-purchasing Award 2023.
Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan program kredit UMKM ini, dasarnya dari keinginan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang bisa dilakukan untuk pengembangan UMKM. Agar modal yang dimiliki UMKM menjadi lebih berkembang.
Kedua, ibu gubernur ingin Jatim Bejo ini bisa mengakomodir pajak daerah. “Gubernur minta kalau bisa sebelum akhir tahun sudah ada progres. Sebelum para bupati/walikota berakhir masa jabatan akhir tahun ini, kalau bisa sudah dilaunching,” ujar Endy Alim kepada petisi.co di Surabaya, Selasa (25/7/2033).
Keinginan ibu gubernur tersebut, menurutnya, mendapat respon positif dari Bupati/Walikota. Bahkan, ada salah satu bupati yang bersedia meningkatkan transaksi jika Jatim Bejo bisa langsung mengambil pajak makanan untuk kabupaten/kota.
“Di restoran biasanya mencantumkan pajak makanan, itu yang akan dikejar oleh kab/kota. Jika program ini berjalan lancar dan sukses, pasti kab/kota senang, karena mereka mendapatkan pajak makanan langsung dari restoran,” ungkapnya.
Dijelaskan, program ini akan mudah terlaksana, karena pemprov Jatim punya marketplace Jatim Bejo. Rata-rata penyedianya adalah UMKM. Dimana, UMKM selama ini mengalami kendala pada kurangnya permodalan.
Untuk itu, Biro PBJ menginisiasi dengan Bank Jatim supaya mereka dapat permodalan dengan cara menjaminkan Processing Order (PO) nya yang ada di Jatim Bejo. Nah, PO ini dijadikan jaminan untuk bisa mengambil kredit di Bank Jatim.
“Itu yang kita inisiasi dan sekarang masih dalam tahap pembahasan. Ada berapa marketplace yang mau diajak kerja sama terkait pinjaman UMKM itu,” ujar Endy.
Program ini, lanjutnya, sangat membantu UMKM karena modal yang dimiliki kecil. Kalau mereka tidak dibantu kredit ini, maka mereka akan kekurangan modal. Karena itu, mereka sangat antusias dengan program ini.
“Syarat untuk mendapatkan bantuan kredit ini, sederhana. Antara lain, harus punya KTP, NPWP, punya satu rekening, izin usaha dan secara perbankan harus bisa bayar cicilan. Itu semua urusannya dengan pihak Bank,” paparnya.
UMKM yang bisa menerima kredit ini, untuk sementara yang masuk dalam Jatim Bejo. Di luar skema Jatim Bejo, Endy tidak bisa menjamin mendapatkan kredit ke Bank Jatim. “Saat ini ada sekitar 6 ribu penyedia yang tergabung di Jatim Bejo,” tegasnya.
Soal nilai bantuan kreditnya, Endy menyebut yang tahu persis pihak Bank Jatim. Termasuk, jaminannya seperti apa. Yang jelas, pihaknya sudah koordinasi intens dengan Bank Jatim.
“Tapi biasanya tak lebih dari PO nya. Misalnya, dapat PO dari Bank Jatim Rp 30 juta, ya paling dapat bantuan kredit sepertiganya,” cetusnya.
Bagaimana jika ada UMKM memiliki kredit sama di Bank Jatim, Endy menyerahkan secara teknis urusannya ke Bank Jatim. Sistem perbankan ini sangat teliti sekali. Bank pasti punya catatan merah bagi peminjam di Bank. “Nah, kalau sudah punya rapor merah, tentu mereka tidak mendapatkan pinjaman lagi,” tandasnya. (bm)
