Sejumlah Pengurus Lembaga Sindir Politiknya Pasangan Sabar
BONDOWOSO, PETISI.CO – Belakangan ini tersiar kabar, bahwa anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk Madrasah Diniyah (Madin), tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bondowoso tak kunjung cair. Di samping itu, anggaran tersebut akan dipotong dari 6 menjadi 1 bulan.
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Kasi Pendidikan Karakter di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bondowoso, Hani Rahmawati, membenarkan adanya hal tersebut.
“Kabar itu benar. Dan kami juga belum bisa memastikan. Silakan tanya ke Bappeda,” jelasnya, Rabu (25/8/2021).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bondowoso, Farida, menyebutkan, bahwa tersiarnya kabar itu benar.
Menurutnya, BOS Madin itu programnya Gubernur Jawa Timur. Sumber dananya dari provinsi bukan daerah.
“Provinsi dikenakan refocusing, akhirnya BOS Madin, yang semula dianggarkan enam bulan akhirnya diganti satu bulan,”cetusnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, APBD hanya mendampingi programnya provinsi.
“Jadi daerah bingung. Karena yang didampingi hanya satu bulan,” tegas Farida.
Jika lembaga Madin ada yang keberatan dengan adanya keputusan ini, silakan tanyakan ke pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Tanyakan awalnya enam bulan kenapa jadi satu bulan gitu,” imbuhnya.
Berdasarkan keterangan sejumlah pengurus Madrasah, betul-betul menyayangkan terhadap Pemkab maupun Pemprov yang berani memotong anggaran BOS Madin.
Menurut mereka, dana tersebut begitu krusial untuk pengelolaan Madin.
“Dalam BOS Daerah Madin sudah diatur bahwa BOS Madin memiliki dua sumber dana, yaitu dari Pemprov Jatim dan Pemkab.
“Dalam hal ini, imbas refocusing di Pemprov, membuat bantuan dana BOS Madin untuk Bondowoso, batas untuk satu bulan pada 2021,” tuturnya.
Dengan adanya pengurangan bantuan dari Pemprov Jatim yang hanya untuk sebulan, seharusnya Pemkab Bondowoso tetap menganggarkan BOS Madin untuk 11 bulan berikutnya, bukan justru me-refocusing-nya sampai akar.
Padahal, pemerintahan pasangan Salwa-Irwan Bachtiar (Sabar), saat berkampanye, janji-janji politiknya, berteriak-teriak menggunakan pengeras suara serta sound sistem akan mensejahterakan guru-guru Madin dan ngaji. Mana buktinya.
“Ini kan suatu hal yang kurang pas, seyogyanya Pemkab tidak justru menghilangkan itu,” katanya.
Kegunaan dana BOS Madin itu begitu krusial. Di tengah pandemi, banyak madin yang tetap masuk. Tak sedikit, anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
“Sementara, ketika Pemkab Bondowoso menghilangkan anggaran Madin, maka semua pembiayaan itu dari pengelola atau guru-guru Madin,” ringkasnya. (tif)
