SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur, (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membuka orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Jatim Tahun 2024 di Aula Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jatim, Senin (29/1/2024).
Pembukaan orientasi ini ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada dua orang peserta, didampingi Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto.
Kepada para peserta orientasi yang merupakan formasi tenaga kesehatan, Gubernur Khofifah berpesan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan tanpa memandang latar belakang apapun. Tanpa memandang dari suku apa, agama apa, dan perbedaan status sosial ekonomi dan lainnya.
“Baik yang masih PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) maupun yang tidak, tolong untuk memberikan referensi yang baik bagi junior dan sesamanya. Jangan sampai memberikan treatment yang tidak sama,” imbuhnya.
Tidak hanya itu saja, Khofifah juga menekankan pentingnya penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menuju Birokrasi Berdampak. Bagaimana RB harus berdampak secara nasional pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden.
“Alhamdulillah dari keempat hal yang menjadi referensi RB Berdampak itu, Jatim peringkat terbaik semuanya. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa anda semua masuk dalam sebuah ekosistem yang sudah tertata dengan baik (well manage),” tuturnya.
Khofifah menjelaskan, di sektor kemiskinan, Jatim merupakan provinsi yang berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.
“Capaian penurunan kemiskinan ekstrim Jatim ini lebih baik dari capaian dan penurunan Nasional. Mudah-mudahan di tahun ini prosentase tersebut bisa semakin mendekati nol persen,” katanya.
Kemudian, Jatim juga menjadi provinsi terbaik penyelenggaraan Pemda atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (EPPD). Dimana pada tahun 2021 Jatim mencapai skor 3,61 dan tahun 2022 Jatim mencapai skor 3,69.
“Ini bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan ada tim datang ke Jatim penasaran kenapa EPPD Jatim selalu tertinggi. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara insya Allah sudah pada posisi well manage. Jadi nggak bisa main-main di semua struktur,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan pentingnya selalu cek data di lapangan. Apalagi sehari-hari ia selalu berhubungan dengan data. Data adalah referensi dan penunjuk jalan program yang akan dijalankan. “Saya ingin sampaikan disini bahwa digital IT bukanlah segalanya,” ucapnya.
Namun, lanjut Khofifah, digitalisasi penting untuk koneksitas dan mempercepat kinerja kita. Sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan adalah detail, detail dan detail. “Rumus pribadi untuk saya adalah cek, cek dan cek. IT penting, tapi tidak semuanya bisa diserahkan kepada IT,” ujarya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga menjelaskan dalam bidang RB digitalisasi administrasi pemerintahan, Jatim juga menjadi yang terbaik. Jatim berhasil memperoleh penghargaan Implementasi Sistem Pemerintah berbasis Elektronik Nasional dari Kementerian Kominfo RI dalam dua kategori.
Penghargaan itu berupa instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan pusat data nasional tingkat pemerintah provinsi tahun 2023 dan instansi terbaik pertama dalam pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah tingkat pemerintah provinsi tahun 2023.
“Dua penghargaan ini dua-duanya Jatim terbaik. Ini adalah bagian dari sinergitas, komitmen dan kerja keras semua lini. Apalagi kalau ada skuad baru seperti saudara menjadi penguatan dari seluruh Lini birokrasi pemprov terutama di sektor kesehatan. Pasti akan lebih luar biasa,” paparnya.
Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Khofifah, BPSDM Jatim berkomitmen untuk melaksanakan berbagai ikhtiar yang mendukung terciptanya sebuah kinerja yang extraordinary.
“Atas arahan Ibu Gubernur, kami bisa melaksanakan orientasi tidak hanya dengan sistem pembelajaran mandiri atau Massive Open Online Course (MOOC) selama 42 jam pelajaran saja, tapi juga didukung dengan pembelajaran tatap muka melalui penguatan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah selama 32 jam pelajaran,” ucapnya.
Sebagai informasi, orientasi ini dilangsungkan sejak 28 Januari hingga 31 Januari mendatang bertempat di Kampus STIESIA Surabaya dan Hotel Sinar 1 Sidoarjo. Hingga saat ini, Pemprov Jatim memiliki 13.219 orang PPPK.
Tercatat sebanyak 5.280 orang sudah melakukan orientasi pada Tahun 2023, 4.000 orang akan mengikuti orientasi pada tahun 2024 dan 3.939 orang belum mengikuti orientasi. Sedangkan untuk jumlah peserta orientasi kali ini sebanyak 315 orang peserta. (bm)
