MEDAN, PETISI.CO – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, meski pertahanan dan keamanan negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dapat memainkan peranan strategis untuk ikut serta dalam memperkuat pertahanan negara sesuai tugas-pokok dan fungsinya. Hal tersebut disampaikan Sutan Riska ketika didaulat menjadi keynote speaker dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam I Bukit Barisan, Medan Provinsi Sumatera Utara, Senin (21/03/2022).
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu berpendapat, pembangunan daerah yang dilakukan kepala daerah beserta jajarannya pada prinsipnya tetaplah jadi kesatuan yang mendukung dan menjaga pertahanan dan keamanan negara.
“Pemerintah daerah tetap mempunyai peranan yang penting untuk mendukung konsep pertahanan dan keamanan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut, terutama dalam konsep pembangunan”, ujar bupati milenial asal Provinsi Sumatera Barat itu;
Lebih lanjut disampaikan Sutan Riska, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat menjadi pencegah dan penangkal segala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan (ATHG) terhadap pertahanan dan keamanan negara.
“Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini dijalankan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan tersebut dapat tercipta apabila terjaminnya stabilitas keamanan masyarakat, munculnya pertumbuhan dalam pembangunan serta adanya upaya pemerataan untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat,” terang Sutan Riska di hadapan sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI Angkatan Darat tersebut.
Di hadapan peserta Rapim Kodam yang dipimpin Mayor Jenderal (TNI) Jenderal TNI Achmad Daniel Chardin itu, Sutan Riska menjelaskan, pemerintah daerah juga harus ikut berperan aktif dalam mengantisipasi akibat negatif arus informasi sebagai akibat perkembangan pesat internet dan teknologi informasi.
”Seiring pembangunan infrastruktur internet yang pesat hingga seluruh pelosok negeri dalam 20 tahun terakhir. Banyaknya pengguna internet beserta keriuhan informasi yang beredar di internet selama lebih dari dua dekade terakhir itu, telah menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas menciptakan stabilitas dan keamanan dalam masyarakat,” kata Bupati Dharmasraya dua periode ini. (gus)
