PETISI.CO
Para bidan CPNS didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Siti Nurul Qomariyah, M. Kes menemui Bupati Jember dr. Hj. faida , MMR di pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (9/4/2019).
PEMERINTAHAN

Bupati Jember Minta 22 Bidan CPNS Turunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi

JEMBER, PETISI.COPara bidan CPNS didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Siti Nurul Qomariyah, M. Kes menemui Bupati Jember dr. Hj. faida , MMR di pendopo Wahyawibawagraha, Rabu (9/4/2019). Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR memerintahkan 22 bidan CPNS untuk bahu membahu menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember.

Perintah itu disampaikan bupati kepada Para bidan CPNS dari Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Ir. Ruslan Abdul Gani.

“Tugas mereka di sini bukan tugas yang ringan, yaitu mensukseskan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi,” tegas bupati kepada wartawan, Rabu  10 April 2019.

Baca Juga :  Pemkab Bondowoso Gelar Rakor dan Evaluasi Penanganan Covid-19  

Tugas tersebut, menurut bupati, merupakan tugas berat. Sebab, mereka harus siap 24 jam untuk masyarakat.

Eka Oktaviana salah satu bidan CPNS menanggapi perintah bupati itu dengan baik. Bidan asal Kecamatan Puger ini mengaku ikhlas dengan tugas yang diberikan. “Kita bekerja harus terus ikhlas. Jadi, tidak hanya cukup untuk dari PNS saja, tetapi kita bekerja dengan tulus ikhlas untuk membantu masyarakat,” ujarnya.

Eka pun berharap sejawatnya sesama CPNS mampu melaksanakan tugas yang telah dibebankan tersebut.

Sementara itu, terkait penerimaan bidan CPNS ini, bupati mengaku bersyukur rekrutmen ini akhirnya bisa mencapai tahap terakhir untuk pemberkasan. Bupati memastikan bahwa semua bidan yang direkrut bebas dari pungli, karena mereka akan melakukan tugas kemanusiaan.

Baca Juga :  Gubernur Khofifah Kunjungi JIIPE di Manyar Gresik

Lebih lanjut bupati menjelaskan Pengarahan di pendopo, merupakan bagian upaya mencegah pungli saat para bidan tersebut bertugas nantinya. “Saya ingin memastikan, tidak ada alasan untuk memungli di lapangan dengan alasan untuk mengembalikan biaya rekruitmen,” tegasnya.

Biaya rekruitmen CPNS 2019, tegasnya, benar-benar program pemerintah. Peserta rekruitmen tidak dipungut biaya. Jika sampai terbukti ada yang membayar, meskipun pada tahap terakhir, bupati dengan tegas akan meminta pembatalan rekruitmen bersangkutan.

“Intinya harus siap ditempatkan dimana pun. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak ada nanti bayar supaya dekat rumah. Dimana masyarakat memerlukan, di situ kita tugaskan,” tegas bupati.

Baca Juga :  Pasien Covid Disertai Komorbid Meninggal di Kota Surabaya, Jumlahnya Ratusan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dr. Siti Nurul Qomariyah, M.Kes. menyampaikan, penempatan 22 bidan akan disesuaikan dengan analisa dan jabatan yang ada di Dinas Kesehatan dengan BKPSDM.

“Jadi, misalnya di suatu daerah tidak ada bidan desa maka ditempatkan di desa itu,” jelasnya kepada wartawan.

Jika dibutuhkan, akan ditempatkan di Puskesmas induk sesuai dengan analisis tempat kerja dan jabatan yang ada di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. (eva)

 

terkait

Kongres Air Minum 2019 Jember Pecahkan Rekor Muri

redaksi

Tak Lolos Seleksi CPNS Surabaya, Peserta Bisa Lakukan Sanggahan

redaksi

DPMD Kabupaten Magetan Bahas Mekanisme Penyelenggaraan Pemdes

redaksi
Open

Close