MAGETAN, PETISI.CO – Bupati Magetan Suprawoto terpilih Nomine Anugerah Kebudayaan (AK) PWI bersama sepuluh Kepala Daerah Bupati/wali Kota dari Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Pulau Nusa Tenggara Barat, pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari Sulawesi Tenggara mendatang.
Dalam siaran Pers Panitia AK-PWI pada (4/12/2021) menyebutkan Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari selaku penanggung jawab HPN 2022, menyambut baik terpilihnya 10 nomine Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) tersebut. Sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September lalu, hingga puncak HPN, 7-9 Februari 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang.
“Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penanda tangangan kerja sama,” jelas Atal.
Ke 10 kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK – PWI pada Jumat (3/12/2021) sore, mereka beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja.
Kesepuluh kepala daerah yang terpilih Nomine di antaranya, Wali Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rahmat Effendi; Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, La Bakry; Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah, Hendra Lesmana; Bupati Indramayu, Jawa Barat, Hj. Nina Agustina; Wali Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, H. Helmi Hasan; Bupati Lamongan, Jawa Timur, H. Yuhronur Efendi; Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat H. Fadli Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan, Jawa Timur, H. Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, H. Musyafirin.
Sementara menurut Ketua Pelaksana AK-PWI, Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru.
Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki “protokol warisan nenek moyang” dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat.
Hal ini menunjukkan sekaligus bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki “harta karun kultural” tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan. Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari “harta karun kultural”-nya itu.
Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang: sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Untuk mendalami narasi teks proposal dan video tersebut, ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.
“Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” tutur Yusuf Susilo Hartono, yang telah melaksanaan AK-PWI sejak pertama hingga keempat ini. (pgh)
