MOJOKERTO, PETISI.CO – Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Sekretaris Daerah Teguh Gunarko mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) tahun 2023 secara virtual di Command Center, Pemkab Mojokerto, Rabu (14/6) pagi.
Rakornas Wasin yang diadakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini diikuti 2.718 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), Direksi dan Satuan Pengawasan Intern BUMN, serta pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L/D dan Pemeriksa Eksternal. Rakornas Wasin Tahun 2023 ini mengambil tema ‘Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi’.
Rakornas Wasin 2023 itu dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor BPKP, Jakarta Timur, sekira pukul 09.30 WIB. Kedatangan Jokowi disambut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani hingga Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh. Hadir pula Mensesneg Pratikno, Ketua KPK Firli Bahuri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
“Dengan mengucap Bismillahirahmanirrohim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023,” ucapnya.
Dalam arahannya, Jokowi mengingatkan agar para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalankan tugasnya secara baik. Jokowi juga meminta BPKP agar pengawasan dilakukan dengan berorientasi pada hasil. Terlebih saat ini pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini bukan hal yang mudah, angka-angkanya sudah ada tapi tantangannya tidak gampang. Kita tahu situasi global, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung,” ungkapnya
Jokowi menceritakan, situasi di sejumlah negara saat ini sedang mengalami masa sulit. Ia menyebut, ada 96 negara masuk pasien (IMF), hal itu menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit.
“Oleh sebab itu, setiap rupiah yang dibelanjakan, mulai dari dana APBN, APBD, maupun BUMN, semuanya harus produktif,” jelasnya.
Jokowi menyebut, hal itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dinilainya tidak mudah.
“Di sinilah pentingnya peran pengawasan, kenapa saya juga sering cek ke lapangan? saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan sampai betul-betul ke rakyat, masyarakat,”
“Jika tidak dicek langsung, hati-hati kita lemah di situ. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan ke prosedurnya, tapi orientasinya ke hasilnya apa,” lanjutnya.
Jokowi menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak APBD yang berpotensi tidak optimal. Orang nomor satu di Indonesia ini juga mengingatkan BPKP untuk betul-betul mengawasi anggaran pemerintah agar lebih produktif lagi.
“Sekali lagi perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris, jangan sampai ada data yang ditutup-tutupi, kalau memang ada yang salah tunjukkan keasalahan, cara memperbaiki seperti apa,” pungkasnya. (ng)
