BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VII tahun 2021.
Kegiatan yang digelar secara virtual ini dibuka Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, Selasa (23/2/2021) di pendopo kabupaten.
Dalam sambutannya Bupati memaparkan, sasaran pelatihan ini adalah terwujudnya pejabat pengawas yang mampu menerapkan kepemimpinan yang layak dan menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas.
“Harus mampu mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik oleh jabatan pelaksana sesuai standar operasional prosedur,” ujarnya.
Selain itu, kami berpesan kepada peserta untuk melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya.
“Karena yang paling tidak disenangi biasanya adalah pengawas. Ini penting bagi peserta dalam melakukan pengawasan,” kata orang nomor satu di Bondowoso itu.
Harapan kami agar seluruh pengawas berlaku untuk disiplin setiap saat. Tentu bukan hanya ketika pelatihan. Namun juga harus disiplin kerja, waktu dan tugas.
“Disiplin itu baik. Tinggal pengalamannya saja. Akan tetapi harus dibiasakan. Sebab, kedisplinan akan menjadi kebiasaan,” harapnya.
Sementara itu, Muhammad Suluh, perwakilan dari kepala bidang pada BPSDMD, menyebutkan, dilakukannya pelatihan ini dalam rangka melakukan pengembangan SDM khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama yang memiliki jabatan strategis di sebuah organisasi.
“Tujuannya untuk mencetak pemimpin yang mempunyai potensi kepemimpinan managerial pelayanan publik yang sesuai dengan standar prosedur,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Apil Sukarwan, pelatihan kepemimpinan pengawas diikuti 30 ASN dari unit kerja Pemkab Bondowoso.
“Kita menggandeng BPSDMD Jawa Timur sebagai mitra,” cetusnya.
Seraya menambahkan, peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas ini dengan baik dan menerapkan ilmu yang didapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena pentingnya Enterprenuership Government.
“Sehingga dapat menawarkan bentuk dan cara pengelolaan sektor publik melalui ide-ide yang ada di dalam entrepreneurial government seperti customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis kinerja, sistem insentif, pola kemitraan dengan swasta dan adanya profit oriented bagi pemerintah,” pungkasnya. (tif)
