BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah pusat di era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengeluarkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk melaksanakan kegiatan bedah rumah bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah yang layak huni.
Program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat miskin, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa-desa.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum (kemen PUPR) sudah ratusan ribu rumah yang telah di bedah selama beberapa tahun terakhir ini.
Seperti halnya, pada tahun 2019 ini KemenPUPR mengelontorkan 775 unit program BSPS yang tersebar di desa-desa wilayah Kabupaten Bondowoso yang saat ini sudah dibedah dan dikerjakan.
Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (8/9/2019) mengungkapkan, rasa terima kasih kepada KemenPUPR yang telah mengalokasikan dana di Kabupaten Bondowoso.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian PUPR yang telah memberikan program BSPS untuk mengurangi jumlah RTLH di Bondowoso,” jelas orang nomor satu di Bondowoso itu.
Pihaknya juga berharap tahun mendatang keberlanjutan bantuan stimulan ini terus ditingkatkan.
“Karena masih banyak masyarakat kami yang katagori MBR kurang lebih 73 ribu unit yang tersebar di 23 kecamatan sangat membutuhkan bantuan sebagai upaya agar memiliki hunian yang layak,” harapnya.
Selain itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pemkab Bondowoso, Eko Rusmanto menyebutkan, bahwa program BSPS dilakukan bekerja sama dengan Pemkab. Dengan tujuan agar program bisa berjalan tepat sasaran, baik untuk perbaikan RTLH maupun pembangunan rumah baru.
“Perbaikan dan pembangunan rumah itu dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Sedangkan biayanya dibantu melalui program BSPS senilai Rp. 17,5 juta per titik. Rp. 15 juta pembelian bahan material dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja,” urainya.
Sementara dalam proses pembangunan rumah akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) di masing-masing daerah. TFL itu sebelumnya sudah dilatih tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas RTLH. Mulai dari sosialisasi, indentitas kebutuhan, pelaksanaan pembangunan sampai pemanfaatan rumah tersebut.
“Dengan demikian diharapkan rumah yang dibangun memenuhi kriteria teknis sesuai ketentuan. Misalnya, dilihat dari segi atap, dinding, struktur bangunan, fondasi dan arsitektur. Pentingnya kualitas dan kelayakan bangunan harus meningkat. Jadi selain aman dan nyaman juga layak huni,” katanya.
Disisi lain, salah satu warga Dusun Krajan, Desa Batu Salang, Kecamatan Cermee, yaitu Madrus (60) penerima bantuan menuturkan, sangat senang dan bersyukur atas adanya program BSPS ini. Menurutnya ini sangat membantu menciptakan rumah yang layak huni.
“Alhamdulillah ini sangat membantu, apalagi buat saya yang hanya pekerja serabut,” tuturnya dengan wajah gembira.
Hal senada juga diungkapkan warga Desa Grujugan, Cermee, Sukartini (49), yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani.
“Terima kasih buat pemerintah pusat, pemerintah daerah yang telah memberikan bantuan ini, sehingga saya dan keluarga bisa mendirikan rumah yang nyaman di huni,” akunya.
Hasil pantauan petisi.co dilapangan, bangunan yang ada, disekelilingnya menggunakan balok dinding atau batako. Balok dinding tersebut, terbilang bisa jadi pelindung rumah yang baik.(tif)
