SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan anggaran total Rp 185 Miliar untuk bantuan sosial (bansos) penanganan dampak inflasi di provinsi ini.
Alokasi tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum (earmark) sebesar 2,21% atau Rp 66,6 Miliar dan dari program reguler sebanyak Rp 118,4 Miliar.
“Saya memaparkan apa yang disampaikan ibu Gubernur bahwa kita melakukan pengalokasian sebesar 2% earmarking dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober, November sampai Desember. Kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
Emil menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Rakorpusda kali ini bertajuk Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Secara rinci, Emil menjelaskan alokasi DTU senilai Rp 66,6 Miliar itu terdiri dari beberapa OPD. Di antaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp 2,4 Miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp 14,5 Miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp 12,4 Miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim 18 Miliar.
Lalu, Dinas ESDM Jatim Rp 6,1 Miliar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp 3,7 Miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp 3,2 Miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp 200 juta dan dari BOP 10% setara Rp 6,1 Miliar.
Sementara dari reguler sebesar Rp 118, 4 Milyar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp 24 Miliar, PKH plus Rp 80 Miliar dan ASPD Rp 14,4 Miliar.
“Artinya secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini,” paparnya.
Alokasi itu, lanjutnya, akan disalurkan untuk dua kategori. Yaitu, efisiensi logistik dan untuk memberikan bantalan sosial bagi masyarakat.
Ada profesi tertentu yang ketika ia mendapatkan bantuan maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan. Seperti Tukang ojek dan nelayan.
“Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi,” jelasnya.
Emil memastikan bahwa secepatnya bantuan akan disalurkan dan memastikan bantuan sosial yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.
“Nasional kan pake DTKS makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tiggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Airlangga Hartarto menyampaikan langkah extra Effort harus dilakukan untuk dapat mengendalikan inflasi yang tengah dihadapi Indonesia dan dunia.
Di antaranya, dengan kerjasama antar daerah, operasi pasar, perdagangan digital, mempercepat program tanaman pangan, menyusun neraca komoditas, sarana prasarana dan memperkuat strategi TPIP dan TPID.
“Bapak presiden meminta ini terus dimonitor seperti kita memonitor Covid. Jadi, kita memonitor terutama di pasar – pasar,” ungkapnya.
Pihaknya meminta semua melakukan kontrol terhadap semua sektor yang bisa dikontrol terutama kerjasama pangan di daerah. Juga harus memahami daerah sumber-sumber pangan, seperti Sumatera Barat merupakan sumber cabai dan beras termasuk Jatim yang merupakan lumbung pangan nasional.
“Tadi yang disampaikan oleh Wagub Jatim itu sudah memberikan inspirasi kepada daerah-daerah agar aktif untuk langsung mengeksekusi,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penyerahan TPID Award kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik dan peresmian kegiatan Rakorpusda GNPIP yang diawali dengan Deklarasi Operasi Pasar (OP), penandatanganan KAD komoditas pasar strategis, serta kerjasama hilirisasi, penyerahan KUR, Urban Farming, dan PSBI, serta prosesi Sinergi dan Inovasi antar Lembaga secara simbolis yang dilakukan oleh Menko Perekonomian RI. (bm)
