BONDOWOSO, PETISI.CO – Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun anggaran 2021 untuk lembaga Madrasah Diniyah (Madin), tak kunjung cair. Akibatnya, sejumlah pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Bondowoso, bertanya-tanya.
Dikonfirmasi, Kasi Pendidikan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Bondowoso, Hani Rahmawati, membenarkan adanya hal tersebut.
Menurutnya, awal bulan Maret 2021 pagu anggaran sudah turun tiga bulan. Tapi juknisnya belum ada.
“Juknisnya baru ada di bulan Mei setelahnya hari raya Idul Fitri,” jelasnya, Sabtu (12/6/2021), usai acara halal bihalal di kantor FKDT Bondowoso.
Ternyata di juknis BPPDGS untuk Madin yang awalnya enam bulan hanya tinggal satu bulan. Alasannya pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, ada refocusing untuk Covid-19 di Kabupaten Bondowoso. Jadi itu yang menyebabkan kendalanya.
Juknisnya baru terbit. Tapi hingga saat ini belum ada surat resmi dari pihak provinsi. Sedangkan anggaran yang satu bulan belum juga di transfer ke daerah.
“Jadi pemberian yang satu bulan itu ada di juknis. Akan tetapi rincian pagunya masih belum ada,” katanya.
Lebih lanjut ia menegaskan, kami setiap minggu sering komunikasi dengan pihak provinsi. Rupanya tidak bisa dipaksakan. Hanya disuruh menunggu saja.
Langkah selanjutnya, kami dari Disdikbud Bondowoso akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madin dicairkan dulu melalui anggaran daerah sendiri. Sebab, anggaran dan pagunya sudah ada.
“Kita tinggal menunggu kabar dari atasan. Kasihan lembaga biasanya bantuan tersebut sebelum lebaran sudah cair. Kenyataannya, hingga saat ini belum,” imbuhnya.
Sementara itu, wakil ketua FKDT Kabupaten Bondowoso, Abdul Kadir, menyebutkan, kami kecewa terhadap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang tidak sesuai dengan komitmennya.
“Padahal, sebelum mencalonkan gubernur telah berjanji akan meningkatkan mutu dan kwalitas pendidikan khususnya Madin di Jawa Timur termasuk Kabupaten Bondowoso. Nyatanya, janji palsu belaka,” ringkasnya. (tif)
