Kediri, petisi.co – Ratusan desa di Kabupaten Kediri mulai mencairkan Dana Desa (DD) tahap I. Namun, pencairan tersebut belum sepenuhnya membawa angin segar. Di balik turunnya anggaran, pemerintah desa justru dihadapkan pada kenyataan pahit: program terancam tersendat, bahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa terpaksa dipangkas hingga separuh.
Kondisi itu dirasakan langsung oleh Pemerintah Desa Grogol. Kepala Desa Grogol, Suparyono, mengungkapkan bahwa DD tahap I sudah berhasil dicairkan sekitar 60 persen dari total pagu.
“Total alokasi tahun ini Rp 373 juta. Tahap awal kami baru bisa mencairkan Rp 224 juta,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Angka tersebut jauh merosot dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, Desa Grogol yang berstatus desa mandiri masih menerima kucuran DD hingga Rp 1,4 miliar. Penurunan drastis ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal desa.
“Jelas terasa sekali. Dengan anggaran yang turun, kami harus melakukan penyesuaian di banyak sektor,” imbuhnya.
Salah satu yang paling terdampak adalah program BLT desa. Jika sebelumnya bantuan bisa menjangkau lebih banyak keluarga penerima manfaat, kini jumlahnya terpaksa dipangkas.
“BLT terpaksa kami kurangi hampir separo. Ini keputusan berat, karena menyangkut masyarakat langsung,” tegas Suparyono.
Tak hanya itu, sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan juga terancam tidak berjalan maksimal. Pemerintah desa kini harus memutar otak untuk menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Desa Grogol. Sejumlah desa lain di Kabupaten Kediri disebut mengalami kondisi serupa. Penurunan Dana Desa membuat ruang gerak pemerintah desa semakin sempit, sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin geliat pembangunan desa akan melambat. Pemerintah desa berharap ada kebijakan lanjutan yang bisa menopang keberlangsungan program, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan warga. (bam)
