Lamongan, petisi.co – Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil Kemenham) Jawa Timur resmi memperkuat pengawalan terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Lamongan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan produk hukum daerah memiliki perspektif Hak Asasi Manusia dan bebas dari unsur diskriminasi.
Kepala Kanwil Kemenham Jatim, Toar Mangaribi, menegaskan bahwa pendampingan ini merupakan upaya preventif.
Terdapat tiga sektor krusial yang menjadi fokus utama dalam Raperda. Yakni yang menyangkut Ketertiban Umum: Penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.
Infrastruktur: Kerja sama penyediaan alat penerangan jalan umum dan Hak dasar: Perubahan regulasi terkait Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) demi pemenuhan hak air bersih.
“Kami mengawal agar produk hukum ini benar-benar berperspektif HAM sebelum dieksekusi. Tujuannya adalah mencegah potensi diskriminasi sejak dini,” ujar Toar, Rabu (29/04/2026).
Dalam proses penyusunannya, Kemenham Jatim menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD). Partisipasi aktif dari masyarakat, LSM, dan dinas terkait dianggap wajib guna memastikan substansi peraturan selaras dengan kebutuhan warga.
Asisten I Pemkab Lamongan, Joko Nur Siyanto, menyambut positif pendampingan teknis ini. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga dua aspek utama pembentukan Perda.
Yakni Aspek Formil, terkait teknik penyusunan hukum (legal drafting) dan aspek Kebenaran Materiil, untuk memastikan setiap pasal tidak melanggar hak warga negara atau mengandung diskriminasi gender.
Pengawalan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap Program Legislasi Daerah (Prolegda), proses pembahasan, hingga evaluasi akhir, demi menciptakan tatanan hukum Lamongan yang lebih inklusif dan adil. (yus)
