Surabaya, petisi.co – Indonesia, melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, akhirnya menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi Digital Bangkok yang diadopsi dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN (ADGMIN) ke-5 di Bangkok, Thailand. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi juga tentang masa depan digital kawasan ASEAN. Deklarasi ini menandai semangat kolektif negara-negara ASEAN untuk membangun dunia maya yang lebih aman, lebih inovatif, dan lebih inklusif.
Pada dasarnya, Deklarasi Digital Bangkok memaparkan langkah-langkah strategis yang perlu diambil, mulai dari penguatan kerjasama regional untuk memerangi penipuan daring, pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang aman, hingga meningkatkan akses internet yang berkualitas di seluruh kawasan. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, tentunya memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Peluang Bagi Indonesia:
Menghubungkan Dunia Digital
Poin yang menarik dalam deklarasi ini adalah inisiatif Indonesia Digital Vision (IDV) yang diperkenalkan oleh Meutya Hafid. IDV bertujuan memperluas konektivitas, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan talenta teknologi. Indonesia punya potensi besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pasar digital Indonesia sangat menjanjikan. IDV adalah kesempatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, yang tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi juga dapat menjangkau pelosok-pelosok negeri.
Akses internet yang lebih merata adalah langkah kunci. Bukan hanya untuk warga perkotaan, tetapi juga untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Sebab, teknologi dan informasi tidak bisa dibatasi oleh jarak. Literasi digital juga harus digenjot, bukan hanya untuk anak muda, tetapi juga pekerja di sektor tradisional yang masih belum melek teknologi. Dan dengan semakin banyaknya talenta teknologi yang berkembang, Indonesia bisa menjadi pemain utama di ekonomi digital dunia.
Tantangan yang Harus Diantisipasi:
Kesenjangan dan Keamanan
Namun, di balik peluang besar ini, ada tantangan yang tak bisa diabaikan. Kesenjangan digital yang terlihat jelas antara kota dan desa harus segera diselesaikan. Meskipun Deklarasi Digital Bangkok menggarisbawahi pentingnya konektivitas yang lebih baik, banyak daerah di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan jaringan internet yang cepat dan stabil. Tanpa akses yang merata, impian transformasi digital ini akan terasa jauh di depan mata.
Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital lainnya membuka pintu bagi ancaman baru, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Kalau ini tidak ditangani dengan serius, kita akan terus berhadapan dengan risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kolaborasi antar negara di ASEAN untuk memerangi penipuan daring dan membangun tata kelola AI yang etis memang penting, tetapi regulasi yang lebih ketat juga harus segera diperkenalkan.
Peran Masyarakat: Keamanan dan Kolaborasi
Masyarakat juga harus lebih siap. Program literasi digital yang digagas pemerintah harus dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya oleh generasi muda, tapi juga mereka yang berada di sektor tradisional yang perlu belajar teknologi baru. Keamanan data juga harus dipahami dengan baik. Masyarakat harus diajarkan bagaimana cara melindungi data pribadi dari potensi ancaman siber yang semakin canggih.
Selain itu, keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada kolaborasi. Pemerintah memang bisa menjadi penggerak, tetapi sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat juga harus terlibat aktif. Tanpa sinergi yang kuat antar semua pihak, perubahan yang diharapkan mungkin hanya menjadi angan-angan belaka.
Kritik dan Rekomendasi: Infrastruktur dan Keterlibatan Semua Pihak
Ada beberapa kritik yang harus disampaikan. Salah satunya adalah soal ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur digital. Kalau kita bicara tentang transformasi digital yang inklusif, maka distribusi internet yang merata di seluruh Indonesia harus jadi prioritas. Tanpa infrastruktur yang memadai, daerah-daerah terpencil akan semakin tertinggal.
Penting juga untuk melibatkan sektor non-pemerintah, seperti komunitas digital, pelaku industri kecil, dan sektor pendidikan. Kebijakan digital yang berkembang tidak hanya boleh menguntungkan segelintir pihak, tapi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Inisiatif digital seharusnya mencakup semua kalangan, tanpa terkecuali.
Penutup
Deklarasi Digital Bangkok adalah langkah positif yang harus kita sambut dengan antusiasme. Ini adalah kesempatan besar bagi ASEAN, khususnya Indonesia, untuk mengukir masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan. Tapi kesuksesan transformasi digital ini akan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengatasi tantangan besar, seperti kesenjangan digital dan ancaman terhadap keamanan data.
Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan transformasi digital ini memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Jika kita bergerak dengan bijak dan sejalan, Indonesia bisa menjadi negara yang memimpin dalam ekonomi digital kawasan dan dunia. (*)
*penulis adalah: Ulul Albab,
Akademisi Universitas Dr. Soetomo, Ketua ICMI Jawa Timur
