SURABAYA, PETISI.CO – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Surabaya bersama Baznas telah menebus sebanyak 729 ijazah SMA/SMK. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Wakil Ketua DPRD Surabaya, A.H Thony yang menyebutkan bahwa pengawasan pada sistem harus benar-benar transparan secara alokasi.
“Itu kan upaya penghimpunan dana dengan memotong gaji dari pegawai negeri. Dalam penggunaan dan pengelolaannya perlu ada transparasi publik, berapa dana yanh masuk ke Baznas,” ungkap Thony saat diwawancarai, Jumat (25/6/2022).
Thony mengungkapkan, para pejabat diketahui sering terlibat dalam kasus hukum. Hal ini, lantaran penghimpunan dana masyarakat, termasuk pegawai negeri secara hukum dapat dibenarkan.
“Sehingga perlu ada koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak lain supaya tidak menjadi batu sandungan untuk kedepannya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran akan problem lain, yakni kecenderungan masyarakat saat ada bantuan yang datang, mereka langsung mengejar dan bahkan berebut. Padahal, lanjutnya, bantuan ini bersifat insidentil dan tidak menjadi kebiasaan.
“Dibantu kan supaya berdaya. Jangan sampai kedepan saat ada lagi bantuan itu malah meningkat jumlahnya (penerima). Kalau malah meningkat, maka bantuan itu tidak ada nuansa edukasi,” kata Thony.
Menurutnya, apabila Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diberikan bantuan, hal tersebut merupakan upaya suntikan motivasi supaya segera lepas dari status MBRnya. Akan tetapi, Thony membaca fenomena di masyarakat yang ada adalah warga MBR ketika mendapatkan bantuan malah terjebak di zona nyaman.
“Bahkan beberapa pihak ada yang ingin menjadi MBR absolut. Ketika mereka tidak diberikan bantuan, mereka akan menuntut. Nah ini kan juga jadi celah bagi mereka yang sebenarnya mampu, malah statusnya MBR. Nanti kalau ada pemutakhiran atau pembaruan data mereka menuntut,” paparnya.
Kendati demikian, Thony juga mengimbau supaya jangan sampai terjadi hal semacam itu dalam rangka mencapai keberhasilan kota dengan pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai semangat pembangunan dan pemberdayaan justru menimbulkan beban tersendiri bagi pemerintah kota,” pungkas Thony. (dvd)
