SURABAYA, PETISI.CO – Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud menilai keberadaan Satpol PP selama ini ibarat pemadam kebakaran terhadap semua masalah. Padahal, sebenarnya masalah itu bisa dicegah sebelum terbakar. Misalnya, problem pasar.
Menurut dia, pasar itu sudah jelas ada batasan. Di samping pasar, ada jalan raya. Tapi karena keberadaan pasar tradisional tersebut tak diurus dengan baik, maka pedagang memilih berjualan di luar pasar dan PD Pasar Surya sebagai pengelola pasar tradisional di Surabaya tutup mata.
Menurut Machmud, kenapa pedagang berjualan di luar pasar?, karena pengunjung tidak mau masuk ke pasar yang kondisinya kotor, kumuh dan lain-lain.
“Contoh Pasar Tembok dan Pasar Asem. Saya sudah turun ke sana dan mengecek kondisi kedua pasar tersebut. Itu banyak tikus, becek, dan gotnya ditutup triplek, maka pengunjung jadi malas masuk ke pasar,“ ucapnya usai membahas R-APBD dengan mitra kerja Komisi A, Satpol PP Surabaya, Kamis (26/10/2023).
Akibat kondisi seperti itu, kata Machmud, pedagang nalurinya jalan. Mereka berjualan di luar pasar meski harus memakan jalan atau trotoar.
Ketika berjualan di luar pasar itu satu dua orang dibiarkan, akhirnya jadi banyak. Sehingga mereka berjualan di jalan raya. Dampaknya, terjadi kemacetan. Ketika macet dan kumuh, lanjut Machmud, Satpol PP ditugasi untuk menertibkan.
“Kalau saya berpikirnya sebab-akibat. Apa penyebabnya pedagang sampai berjualan di luar pasar. Penyebabnya, karena PD Pasar Surya tidak mampu mengelola pasarnya. Jadi, Satpol PP itu mengatasi akibat dari ketidakmampuan PD Pasar Surya saja dan itu sudah bertahun-tahun dan terulang-ulang terus,” bebernya.
Machmud menambahkan, ketika Komisi A mendengar sendiri sampai petugas Satpol PP masuk ke dalam pasar yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Stan yang definisinya untuk berjualan, ternyata dipakai rumah tinggal, bahkan ada dugaan untuk transaksi narkoba dan buat tidur anak-anak di bawah umur. Ini kan sudah keterlaluan.
“Ya, Satpol PP akhirnya harus mengatasi akibat ketidakmampuan PD Pasar ini. Kenapa masalah ini dibiarkan bertahun-tahun. Wali Kota Eri Cahyadi harus mengatasi PD Pasarnya, sehingga Surabaya harus menjadi bersih,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.
Lebih jauh, Machmud mencontohkan Pasar Tembok. Jalan di situ cukup bagus, aspalnya juga bagus. Tapi jalan raya yang lalu lintasnya cukup padat itu tinggal satu lajur. Bahkan, kalau Minggu satu lajur ditutup total. Kenapa bisa seperti itu?
“Karena pedagang sendiri tak mau berjualan di dalam pasar yang kondisinya tidak nyaman, kotor, kumuh, dan bau. Karena jualan mereka tidak laku,” katanya.
Akibat pedagang dibiarkan berjualan di di luar pasar, akhirnya ada pungutan dari orang di luar PD Pasar Surya. Kondisi seperti itu menimbulkan pungli, ada preman dan ada juru parkir dan lain sebagainya.
“Semua itu cuma satu sebabnya, yakni karena PD Pasar Surya tidak mampu mengelola pasarnya. Makanya, wali kota harus mencari orang yang mampu ngurus pasar,” terangnya.
Apa karena PD Pasar tak punya anggaran? Machmud menegaskan, bukan karena anggaran, karena PD Pasar Surya itu perusahaan daerah dan mereka punya kemandirian menarik dan mengelola uang sendiri. Hanya saja mereka harus setor deviden dan deviden itu ada aturannya, tidak sebesar dinas.
“Kalau manajemen sekarang tidak mampu, ya jangan daftar ke PD Pasar sebagai direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, dan pembinaan pedagang. Akibatnya, ya seperti ini,” tandasnya.
PDTS KBS Dongkrak Pendapatan Dengan Menaikkan Harga Tiket
Sementara itu, untuk mendongkrak target PAD 2024 menjadi Rp 3,1 miliar, yang sebelumnya (2023) Rp 2,5 miliar, manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) melakukan berbagai terobosan.
Selain Surabaya Night Zoo (SNZ), PDTS juga akan membuka Pasar Raya dengan merangkul UMKM, memobilisasi pengunjung bekerja sama dengan pihak ketiga, dan menaikkan harga tiket masuk KBS.
Harga tiket masuk yang semula Rp 15 ribu per orang, rencananya ke depan untuk Senin-Jumat dinaikkan menjadi Rp 20 ribu. Sedangkan saat week end (Sabtu dan Minggu) serta Hari Besar dipatok Rp 25 ribu per orang. Kenaikan ini sudah diajukan ke Wali Kota Eri Cahyadi untuk mendapat persetujuan.
Menanggapi berbagai terobosan yang dilakukan manajemen PDTS KBS, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud menilai cukup bagus dan setelah merealisasikan inovasi-inovasi itu harus dievaluasi.
Namun cara PDTS KBS mendongkrak pendapatan dengan menaikkan tiket masuk, itu yang dirasa menurut Machmud kurang setuju.
“Kalau PDTS KBS berinovasi atau berkreativitas, itu memang harus. Tapi kalau meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan tiket masuk itu sama dengan menyusahkan masyarakat yang ingin liburan di Surabaya. Karena KBS adalah satu-satunya kebun binatang di Jatim yang terbaik. Tiketnya jangan mahal-mahal seperti itu,” tegas Machmud.
Lebih jauh, politisi Partai Demokrat yang dikenal kritis ini, menyatakan meski PDTS KBS gonta-ganti direktur utama, tapi tetap saja.
Terpenting, menurut dia, kalau direktur utama PDTS KBS ingin meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan tiket masuk, itu tidak usah direktur utama, makelar saja bisa. Karena apa?
“Karena meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan tarif itu ya langsung meningkat sendiri, enggak usah pakai inovasi apa-apa,” ujarnya.
Menurut Machmud, seseorang yang ditunjuk menjadi direktur utama itu dituntut kreativitasnya sebagai orang yang lebih pintar dibanding orang lain di bidang itu. Kalau hanya menaikkan harga tiket itu semua orang bisa.
Yang penting, menurut Machmud, potensi yang ada di dalam KBS itu yang seharusnya dimaksimalkan. Sehingga menjadi magnet bagi pengunjung untuk mengunjungi ke KBS. Dengan banyaknya pengunjung, lanjut dia, otomatis akan ada pendapatan.
“Bagaimana membuat hari-hari biasa itu seperti hari Minggu. Dan, ramainya di hari Minggu harus ditingkatkan lagi. Jadi harus ada diferensiasi atau sesuatu yang berbeda yang memaksa warga kota penasaran dan ingin melangkahkan kakinya ke KBS. Tapi tarifnya tetap Rp 15 ribu per orang saja,” ucapnya.
Potensi di dalam itu, kata mantan Ketua DPRD Surabaya ini, bisa dengan menambah satwa baru, meningkatkan hiburan sirkus yang sudah ada atau kreativitas apa saja, sehingga orang penasaran dan ingin melihat. Selain itu, keberadaan sungai harus dikemas lebih baik lagi sebagai tempat wisata.
Soal pandangan Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar, bahwa tarif KBS lebih murah dibandingkan kompetitornya, Jatim Park maupun Taman Safari Prigen, sehingga penyesuaian harga tiket itu dinilai wajar, Machmud menegaskan, jika ungkapan seperti itu hanya alasan direktur utama dimana-mana. Yakni, tempat lain lebih murah, sudah lama harga tiket tak naik, dan biaya operasional tinggi.
“Itu alasan klasik. Kalau hanya begitu-begitu, lebih baik ya enggak usah jadi direktur utama. Kenapa tidak bangga dengan tarifnya lebih murah, kondisinya lebih bagus, dan pengunjung ramai. Kenapa tak membanggakan itu, malah membanggakan yang lain menjadi perbandingan dan jadi argumen untuk menaikkan tarif,” bebernya.
Ditanya target pendapatan PDTS KBS Rp 3,1 miliar apa bisa dicapai, Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya ini menilai jika target itu kecil dan PDTS KBS bakal bisa mewujudkannya.
”Apalagi PDTS KBS ini kan mirip-mirip PDAM Surya Sembada, usaha monopoli yang mendominasi seluruh kota Surabaya tanpa kompetitor,” pungkasnya. (riz)
