Dinas PKP Tidak Tahu Soal Ganti Rugi Tanah Pekarangan Warga

oleh

PONOROGO, PETISI.COSetelah warga dampak waduk Bendo sebanyak 89 KK (272 jiwa) yang menempati rumah resetlament segera akan memiliki gedung PAUD. Saat ini gedung PAUD sudah proses lelang di LPSE kabupaten Ponorogo dengan nilai pagu Rp. 420.000.000 dan nilai HPS   Rp. 417.449.000 , yang di biayai dari dana APBD 2018.

Rencana pembangunan gedung PAUD tersebut akan dibangun di lokasi fasilitas umum lingkungan rumah Resetlament di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Seperti penjelasan Kepala Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman (PKP) Kabupaten Ponorogo, Endang Retno Wulandari kepada petisi.co bahwa untuk pembangunan gedung PAUD dianggarkan dari dana APBD 2018 dan masih proses lelang.

“Untuk semua gedung yang diperuntukan warga Bendo akan dibangun di lokasi fasilitas umum di lingkungan perumahan resetlament. Untuk tahun ini akan dibangun gedung PAUD yang masih proses lelang. Sedangkan untuk gedung kesehatan dan gedung pertemuan masih menunggu proses penunjukan,” jelasnya.

Terkait kapan dibangunnya ketiga gedung tersebut, Retno meyakinkan ketiganya ditahun 2018.  “Semuanya akan dibangun tahun ini mas, kalau yang dua gedung tidak tahu saya berapa nilai anggarannya karena Dinas PKP tinggal membangun saja, yang dua itu kan penunjukan,” imbuh Kepala Dinas PKP.

Ketika disinggung terkait ganti rugi tanah pekarangan yang sudah santer 100 persen akan dikabulkan oleh Bupati tersebut, Retno mengaku tidak tahu menahu persoalan ganti rugi tanah. “Aku ora faham terkait ganti rugi, untuk masalah tanah yang tahu Bappeda,” pungkas Retno.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo, Sumarno menerangkan kalau untuk ketiga gedung itu ada di Dinas PKP, sedangkan untuk ganti rugi lahan adalah pihak BBWS. “Untuk PAUD, ponkesdes dan kantor dusun (gedung pertemuan) njenengan tanya bu Retno yang pas mas. Untuk lahan pekarangan pengadaannya oleh BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Solo. Kalau lokasi lahan pekarangan di sekitaran rumah warga yang baru,” pungkas Kepaka Bappeda.

Secara terpisah korlap Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas Non LSM, Didik Hariyanto heran ketika dua pejabat saling lempar terkait anggaran untuk dua gedung yang bakal dibangun di Bendo yang peruntukannya untuk warga terdampak.

“Aneh kalau Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PKP tidak tahu anggaran untuk dua gedung yang sudah dalam proses penunjukan. Sudah dilakukan proses penunjukan itu jelas sudah pasti nilai besaran anggaran dan sumber dananya, wong sudah proses kok saling lempar, ada apa ini, perlu ada tanda tanya besar,” kritik Didik. (mal)