MALANG, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus melakukan penekanan terhadap kasus stunting di Kabupaten Malang dengan berbagai metode dan cara agar kasus stunting menjadi berkurang.
Tercatat 6,7 persen capaian tersebut telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari beberapa periode bulan timbang. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang berupaya menekan angka stunting dengan cara koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, MM.Kes menuturkan, prevalensi stunting di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan, penekanan stunting dilakukan mulai dari bantuan pangan tambahan, penguatan pendampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga bantuan Antropometri untuk posyandu.
“Angka tersebut berkurang signifikan menjadi 6,7 persen sampai Februari 2023 dengan jumlah kasus 10.128 balita dari 150.442 balita yang diukur,” jelas Wiyanto Wijoyo pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Malang (Rembuk Stunting) di Rayz Hotel UMM, Selasa (07/06/2023) lalu.
Dimulai dari angka 12,1 persen di tahun 2019. Sedangkan pada bulan timbang pada Agustus 2022 lalu, angka stunting di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 7,8 persen atau setara dengan sembilan hingga sepuluh ribu anak yang mengikuti bulan timbang.
Dari total balita yang mengalami stunting, lanjutnya, sebanyak 1.083 di antaranya juga disertai dengan status gizi kurang dan berat badan kurang. Pendampingan dalam kontrol atau monev anak stunting oleh TPPS Kabupaten Malang dilakukan intervensi. “Bulan timbang itu setahun dua kali, dengan menyasar balita usia nol hingga lima tahun,” terangnya.
Disinggung faktor yang mempengaruhi angka stunting, mantan Kepala Puskesmas Pakis itu menyebut salah satu faktornya yakni kondisi ekonomi. Meskipun tidak semua, juga ada faktor rendahnya pemahaman pola asuh dari orang tua. “Selain pemerintah, keluarga serta masyarakat juga memiliki peran menurunkan angka stunting,” tambahnya.
Dinkes juga menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satunya dalam program ayah asuh, pemberian susu untuk balita stunting.
Di sisi lain, dukungan peralatan terhadap posyandu yang ada di desa-desa di Kabupaten Malang terus disalurkan untuk menyeragamkan standar penanganan. Seperti Antropometri, alat untuk pengukuran tinggi badan maupun berat badan semua balita.
“Selama ini kita melakukan bulan timbang, alatnya masih sederhana, bahkan timbang dengan alat timbang barang sederhana, dengan beban gantung. Kadang juga alat ukur untuk kain sehingga tidak cocok. Sehingga perlu standarisasi alat,” beber Wiyanto.
Diakuinya, sebanyak 800 alat telah tersalurkan ke berbagai posyandu yang tersebar di Kabupaten Malang.
Kini Dinkes Kabupaten Malang memastikan pengiriman 1.856 alat lagi tahun 2023 ini.
Setelah dikirim, perwakilan pendamping TPPS di posyandu akan dilatih menggunakan Antropometri.
“Mulai Juni dikirim. Diharapkan sebulan lagi sudah tuntas pengirimannya. Secara bertahap kita upayakan bantuan terus ada,” tukasnya.
Sementara Bupati Malang, Drs HM Sanusi, MM di acara Koordinasi TPPS Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Malang ini berharap pada Bulan Timbang untuk tahun 2024 stunting di Kabupaten Malang harus nol persen. (clis)
