BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemimpin saat ini banyak bertindak sendiri dan untuk memperoleh keuntungan. Sejatinya seorang pemimpin harus siap menjadi pelayan publik, Karena menjadi pemimpin berarti sudah siap untuk melakukan perubahan. Jika tidak berarti pemimpin tersebut sudah gagal total.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur LSM AKP (Aliansi Kebijakan Publik), Edy Wahyudi terkait dengan perkembangan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso saat ini, pada petisi.co, Senin (2/8/2021).
Menurutnya, kunci dari seorang pemimpin harus mampu memperbaiki dirinya sendiri dengan baik dan mempelajari manajemen sendiri, pertama, kegairahan dan keberanian untuk menghadapi perubahan dengan segala resikonya. Kedua, kemampuan berfikir kreatif (thingking out of the box), sehingga mampu melihat berbagai kesempatan yang muncul dari adanya berbagai perubahan. Ketiga, kemampuan untuk memobilisasi jajaran organisasi dan mengatasi resistensi organisasi terhadap perubahan.
“Jika tidak ada kemampuan dalam menghadapi apa yang sudah tersebut di atas lebih baik mundur saja sebagai kepala daerah,” katanya.
Bila menghadapi berbagai persoalan yang timbul di wilayah yuridiksi jangan hanya diam dan membiarkan apa yang terjadi.
“Jika hal itu tetap dilakukan maka Pemkab Bondowoso ini tidak ubahnya dengan dagelan ketoprak guyonan,” cetusnya.
Berdasarkan dengan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), nomor; B/140/KASN/3/2021 tertanggal 12 maret 2021 tentang pengisian pos Sekda yang lowong.
“Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang malah Pj Sekda Bondowoso, Soekaryo, diperpanjang. Ada apa dibalik semua ini,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, lalu insentif Tenaga Kesehatan (Nakes), dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp 9,90 miliar realisasi 0 alias (0 %), yang mana jumlah keseluruhan realisasi anggaran refocusing 8% DBH/ DAU.TA 2021 total sebesar Rp 68,92 miliar.
Realisasi Rp 2,06 miliar atau 2,99%. Jika masih mengendap kemana dana itu?.
“Jadi kami menduga ada skenario permainan anggaran untuk menutupi defisit yang ada,” pungkasnya. (tif)
