Kediri, petisi.co – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri menggelar Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Tahun 2026 dengan tema “Bedah Kelengkapan SPJ”. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel di lingkungan pendidikan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Dr. Mokhamat Muhsin. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk integritas dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, kesalahan dalam penyusunan administrasi keuangan, khususnya terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kerap terjadi bukan karena faktor kesengajaan, melainkan kurangnya pemahaman teknis. Oleh karena itu, kegiatan bimtek ini dinilai penting sebagai ruang pembelajaran bersama.
“Melalui kegiatan ini, saya ingin memastikan tidak ada lagi kesalahan berulang dalam penyusunan SPJ. Semua harus memahami standar yang benar, mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” tegasnya. Jumat (24/4/2026).
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Menurutnya, administrasi yang rapi akan mempermudah proses audit serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pendidikan.
“Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Ini bukan hanya soal laporan, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat kepada kita,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong seluruh peserta untuk tidak ragu bertanya dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penerapan aturan di lapangan.
“Jangan hanya hadir secara formalitas. Manfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar memahami. Jika ada yang belum jelas, segera tanyakan. Lebih baik bertanya sekarang daripada keliru di kemudian hari,” pesannya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antar pengelola keuangan di masing-masing satuan kerja agar tercipta kesamaan persepsi dalam menjalankan aturan.
“Kita harus satu frekuensi. Jangan sampai ada perbedaan penafsiran yang justru menimbulkan masalah di kemudian hari. Koordinasi itu kunci,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan kelengkapan SPJ. Dengan demikian, tata kelola keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (bam)
