SURABAYA, PETISI.CO – Dalam rangka mendukung kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya memperluas layanan kependudukan dengan membuka pelayanan di hari libur. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dokumen dan layanan kependudukan bagi warga yang belum memilikinya, sekaligus memfasilitasi pemilih pemula.
Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto menyatakan bahwa pelayanan khusus ini akan berfokus pada perekaman e-KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Kami berkomitmen untuk memaksimalkan layanan kependudukan demi mendukung proses Pemilu 2024. Pelayanan di hari libur ini dirancang agar masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat,” ungkap Eddy.
Selain membuka layanan di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan, Dispendukcapil Surabaya juga akan menyediakan pelayanan tambahan. Pelayanan tambahan tersebut ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Taman Bungkul, dan halaman Balai Kota Surabaya pada tanggal 14 Februari 2024, saat hari pemungutan suara.
Pembukaan pelayanan di hari libur ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Dengan mengoptimalkan teknologi, seperti aktivasi IKD dan perekaman e-KTP, Dispendukcapil Surabaya berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Layanan kependudukan ini khusus untuk perekaman e-KTP bagi warga pemilih pemula dan juga untuk aktivasi IKD. Pelayanan ini kita buka pada tanggal 8, 9, 10, dan 11 mulai pukul 08.00-13.00 WIB,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa warga Surabaya berusia 17 tahun berhak mendapatkan e-KTP, Dalam hal ini, Dispendukcapil Surabaya sudah menyiapkan blangko e-KTP yang cukup, sehingga jika nanti ada yang mengajukan, maka akan langsung diproses untuk dicetak.
“Persiapan blangko kami insya Allah sudah aman dan cukup untuk mencover mereka,” kata Eddy.
Karena itulah, Eddy memastikan bahwa tidak ada alasan lagi bagi warga Kota Surabaya untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu 2024 dengan alasan tidak memiliki identitas kependudukan.
“Yang jelas, kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam pemilu 2024 ini,” pungkas Eddy. (dvd)
