PERKEMBANGAN teknologi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor kehidupan menandakan era baru dalam pengelolaan informasi, termasuk di dalamnya sistem hukum. AI menawarkan potensi untuk merevolusi cara sistem peradilan bekerja dengan meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam mengambil keputusan.
Akan tetapi, kehadiran AI dalam ranah hukum mengundang banyak pertanyaan, terutama mengenai kesiapan sistem peradilan Indonesia untuk menghadapinya, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan yang sudah lama diterapkan.
Seiring dengan semakin banyaknya penerapan teknologi dalam sistem hukum, muncul perdebatan mengenai apakah keputusan yang diambil oleh mesin dapat menggantikan peran manusia dalam memberikan keputusan hukum yang adil dan manusiawi. Pada satu sisi, AI menawarkan keuntungan seperti memproses data dengan lebih cepat dan akurat. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran besar tentang potensi bias algoritma dan dampaknya terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan.
Penggunaan AI dalam Sistem Peradilan: Manfaat dan Tantangan
Dalam beberapa tahun terakhir, AI mulai digunakan dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk untuk penilaian risiko dalam kasus kriminal. Sebagai contoh, di beberapa negara maju, teknologi AI digunakan untuk menilai potensi seorang terdakwa melakukan kejahatan ulang setelah menjalani hukuman, atau untuk memberikan rekomendasi terkait masa percobaan. Teknologi ini mengandalkan algoritma yang menganalisis data dari kasus-kasus sebelumnya dan menyarankan keputusan yang mungkin diambil oleh hakim.
Keuntungan utama dari penggunaan AI dalam sistem peradilan adalah kemampuannya untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat. Prof. Dr. Hendra Kusuma, seorang ahli hukum pidana, menyatakan bahwa “AI bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan data kompleks atau analisis yang memerlukan pertimbangan dari banyak variabel. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi atau kejahatan siber, penggunaan AI dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.”
Namun, meskipun ada manfaat besar, penerapan AI dalam pengambilan keputusan peradilan juga memunculkan sejumlah tantangan yang serius. Salah satunya adalah risiko bias dalam algoritma. AI, meskipun dirancang untuk mengolah data secara objektif, seringkali belajar dari data yang tersedia.
Jika data yang digunakan untuk melatih algoritma sudah mengandung bias, seperti diskriminasi terhadap kelompok tertentu, AI bisa saja mengulang bias tersebut dalam setiap keputusan yang dibuatnya. Hal ini dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas rasial atau ekonomi.
Kurangnya Kesiapan Hukum dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi
Sistem peradilan Indonesia, meskipun telah melalui beberapa tahap modernisasi, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengadopsi teknologi tinggi seperti AI. Dr. Agus Santoso, pakar hukum dan teknologi, menjelaskan bahwa “Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengintegrasikan teknologi AI dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Selain masalah infrastruktur yang terbatas, faktor budaya hukum yang lebih mengutamakan keputusan berbasis pertimbangan manusia masih menjadi penghalang besar.”
Keterbatasan tersebut tercermin dari kurangnya regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan AI dalam sistem peradilan. Indonesia memang sudah menerapkan teknologi digital dalam beberapa aspek administrasi hukum, seperti dalam pendaftaran kasus dan pengelolaan dokumen. Namun, untuk menghadapi pengambilan keputusan yang sepenuhnya berbasis teknologi, banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk regulasi terkait dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan juga menimbulkan masalah transparansi. Banyak algoritma yang digunakan dalam sistem AI bersifat “kotak hitam”, artinya bahkan pengembang algoritma sekalipun mungkin kesulitan untuk menjelaskan bagaimana mesin menghasilkan keputusan tertentu. Dalam sistem hukum yang mengutamakan keadilan dan transparansi, ketidakjelasan ini dapat menjadi hambatan besar. Prof. Hendra Kusuma berpendapat, “Jika keputusan yang diambil oleh mesin sulit dipahami atau dijelaskan, maka keadilan yang dijalankan pun akan diragukan.”
Isu Bias dalam Algoritma: Ancaman Terhadap Keadilan
Salah satu kekhawatiran utama dalam penggunaan AI untuk pengambilan keputusan hukum adalah kemungkinan adanya bias dalam algoritma. AI bekerja dengan menggunakan data untuk melatih sistemnya. Jika data yang digunakan untuk melatih algoritma tersebut mengandung bias sosial, misalnya, diskriminasi rasial atau gender, maka hasil yang diberikan oleh sistem AI juga berpotensi bias.
Contoh nyata bisa dilihat pada penggunaan algoritma di beberapa negara untuk menilai risiko kejahatan ulang, seperti yang diterapkan dengan sistem COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) di Amerika Serikat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki kecenderungan bias terhadap kelompok minoritas rasial, memberikan penilaian yang lebih buruk terhadap mereka dibandingkan dengan kelompok lainnya meskipun memiliki perilaku yang serupa.
Dr. Farida Rachman, pakar hak asasi manusia, menyoroti bahwa “Penggunaan AI dalam sistem peradilan harus diimbangi dengan pengawasan ketat, untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Jika tidak, teknologi ini bisa semakin memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem hukum.”
AI dan Hak Asasi Manusia: Menjaga Prinsip Keadilan
Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan peradilan juga berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Setiap individu berhak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tanpa diskriminasi. Ketika keputusan hukum diambil oleh mesin, ada pertanyaan besar mengenai apakah hak-hak individu masih dilindungi dengan baik, terutama dalam hal hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak untuk mengajukan banding.
Prof. Mulyono Suyanto, pakar hukum pendidikan, menegaskan bahwa “Penerapan AI dalam sistem peradilan harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti hak untuk mendapat peradilan yang adil, akses ke pengacara, dan kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh mesin.”
Selain itu, keberadaan AI tidak boleh menggantikan keputusan-keputusan yang melibatkan nilai-nilai sosial, etika, dan moralitas yang sering kali sulit diukur dengan algoritma. AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran hakim yang dapat mempertimbangkan konteks sosial atau kondisi psikologis terdakwa dalam membuat keputusan yang lebih manusiawi.
Kesimpulan: Mempersiapkan Sistem Hukum Menghadapi Era AI
Era kecerdasan buatan membawa tantangan besar bagi sistem peradilan Indonesia. Meskipun teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, masalah bias algoritma, transparansi, dan hak asasi manusia tetap menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat sistem hukum dengan regulasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh mesin tetap mengedepankan prinsip keadilan.
Pengawasan yang ketat terhadap teknologi ini perlu dilakukan, dengan menjamin bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak individu. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi para profesional hukum mengenai penggunaan teknologi ini menjadi sangat penting agar mereka bisa memahami dan mengelola perkembangan ini dengan bijaksana.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan AI untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan yang sudah lama dijunjung tinggi dalam sistem hukum negara ini. Hanya dengan cara ini, kita bisa menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan berbasis teknologi. (*)
*penulis adalah: R. Arif Mulyohadi, Dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
