SURABAYA, PETISI.CO – Lumbung Pangan Jatim menjadi tempat belajar sejumlah daerah sebagai program sukses penyediaan kebutuhan pangan di tengah pandemi. Hari ini, Sabtu (5/12/2020), ada dua instansi yang bertandang ke gerai Lumbung Pangan Jatim di Jatim Expo untuk melihat best practice yang dilakukan selama sembilan bulan program ini berjalan.
Kedua instansi itu, Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan dan Komisi II DPRD Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi II H Kartoyo.
Pertama, DPRD Kabupaten Pasuruan menaruh perhatian dan tertarik dengan konsep pengelolaan serta pengembangan program Lumbung Pangan Jatim (LPJ) yang dikelola Pemprov Jatim. Program ini layak disenergikan dengan daerah-daerah yang menjadi sentra produksi atau penghasil sejumlah komoditas pertanian di Jatim.
Ketertarikan DPRD Kab Pasuruan ini dikemukakan oleh Ketuanya, H Sudiono Fauzan. Untuk Membuktikan kesungguhannya dalam bersinergi, lewat Lembaga Perekonomian Masyarakat (LPM) yang ada di Pasuruan, segera dikirim proposal kerja sama dengan Lumbung Pangan Jatim.
“Kami siapkan proposalnya kalau begitu. Ini menarik untuk dikembangkan dan disinergikan dengan daerah, terutama yang punya sentra produksi,” ujarnya saat diterima oleh Ketua Pelaksana LPJ, Mirza Muttaqien.
Di Pasuruan, LPM dikembangkan di enam kecamatan yang juga punya kaki tangan di desa-desa. “Ini akan bisa menandingi pasar-pasar modern yang tak banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya,” tambahnya.
Di sisi lain, banyak hal dikomunikasikan oleh Mirza Muttaqien ke DPRD Pasuruan saat berkunjung ke lumbung pangan. Antara lain, terkait konsep pengelolaan penjualan sembako yang sangat menguntungkan masyarakat karena harganya di bawah pasar dan gratis ongkos kirim (ongkir) se-Jatim.
Selain itu, keberadaan Lumbung Pangan Jatim juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menyerap hasil produksi atau panen petani untuk didistribuskan ke masyarakat Jatim.
Karena itu, tawaran kerja sama untuk menyinergikan Lumbung Pangan Jatim dan potensi yang dimiliki Pasuruan dan daerah-daerah lainnya di Jatim, layak dipertimbangkan dan direalisasikan.
Hanya saja, pengembangan Lumbung Pangan Jatim kini masih dalam kajian Pemprov dan Kejati Jatim. “Lumbung Pangan Jatim semula diproyeksikan untuk tiga bulan (April-Juli 2020) sebagai upaya membantu masyarakat Jatim di masa pandemi Covid-19,” katanya.
Dalam perkembangannya, operasional Lumbung Pangan Jatim diperpanjang hingga akhir Desember 2020. Jangkauan layanan yang semula hanya untuk warga Surabaya Raya (Surabaya-Gresik-Sidoarjo), kini sudah menjangkau 38 kabupaten/kota di seluruh Jatim.
Sementara sistem layanan yang dikembangkan bisa offline maupun online. Mirza sepakat, bahwa sinergi dan kolaborasi itu memang harus dikembangkan lewat kerja sama dengan daerah-daerah penghasil.
“Hanya saja, rencana pengambangan lumbung pangan pasca-Desember nanti kini masih dalam kajian tim di Biro Perekonomkian Pemprov (Pemprov Jatim, Red) dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Insya Allah pekan depan sudah selesai hasil kajiannya,” tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Hulu Sungai Selatan, H Kartoyo. Dia mengaku kagum dengan program penjualan sembako bebas ongkir ini.
Apalagi, di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, program ini sangat membantu masyarakat. Ia akan merekomendasikan pola yanag diterapkan LPJ ini ke pemerintah di daerahnya.
“Bagus sekali ini. Kami akan menggali lagi informasi tentang program ini ke Pemprov Jatim, juga ke BUMD sebagai pelaksana program ini, sehingga kami dapat gambaran yang komplet dan bisa diadopsi atau ditiru di daerah kami,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, program Lumbung Pangan ini pada intinya sebenarnya diproyeksikan sebagai instrumen pengendali harga di masyarakat dan buffer stock kebencanaan.
Hasilnya, sangat efektif karena di masyarakat gejolak harga yang biasanya terjadi menjelang lebaran, tak terjadi. Demikian juga dari aspek stok. Karena stok barang lebih dari cukup, panic buying bisa dihindari.
Terkait dengan pandemi Covid-19, program Lumbung Pangan sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Apalagi, ketika itu pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sempat diberlakukan di wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo).
Agar menghindari kerumunan massa, masyarakat tidak perlu keluar rumah dan cukup dengan belanja secara online atau COD, masyarakat sudah tercukupi kebutuhan pangannya. Bahkan jangkauan layanan Lumbung Pangan gratis ongkir ini sudah mencakup seluruh kabupaten/kota di Jatim.
Selain menyediakan dengan harga murah (di bawah pasaran), LPJ menjual barang kebutuhan masyarakat, utamanya pangan, dengan pola gratis ongkos kirim (free ongkir). Untuk pendistribusian barang pesanan masyarakat, LPJ bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan ojok online (Gojek dan Grab). (bm)
